Wacanakan Ambang Batas Parlemen 10%, Golkar Dituding Jegal Partai Lain

BERKARYA.CO.ID – Fraksi Golkar di DPR memunculkan wacana agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik dari 3,5 menjadi 10 persen. Wacana itu akan diusulkan saat pembahasan RUU Pemilu nanti....
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon/Net

BERKARYA.CO.ID – Fraksi Golkar di DPR memunculkan wacana agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik dari 3,5 menjadi 10 persen. Wacana itu akan diusulkan saat pembahasan RUU Pemilu nanti.

Partai Gerindra menolak usulan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai angka parliamentary threshold 10 persen terlalu tinggi. Angka itu bisa dianggap sebagai upaya menjegal partai-partai untuk menempatkan kadernya di DPR.

Menurut Fadli, partai politik adalah salah satu pilar dan saluran demokrasi. Sehingga keberadaan partai tak boleh dijegal dengan alasan penyederhanaan partai politik. “Kita tak boleh menjegal partai-partai yang merupakan pilar dan saluran demokrasi. Walau pun atas nama penyederhanaan partai,” kata Fadli saat berbincang, Kamis (19/1/2017).

Kalau pun ambang batas parlemen naik mestinya itu dilakukan secara bertahap. Misalnya mulai dari angka 5 persen lebih dulu. “Menurut saya (10 persen) terlalu tinggi, meskipun Partai Gerindra melampaui 11 persen pada Pemilu lalu,” kata Fadli.

Menurutnya, kenaikan parliamentary threshold itu harus bertahap. “Kalau yang lalu 3,5 persen. Mungkin ke depan bisa tetap atau naik menjadi 5 persen,” tambah Fadli yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengisyaratkan tak sepakat dengan wacana tersebut. Zulkifli mengingatkan agar politikus di DPR tidak membuat peraturan yang bertujuan menjegal pilihan rakyat. Dia pun tak setuju jika aturan soal parliamentary threshold dibuat dengan tujuan jegal-menjegal.

“Jangan membuat peraturan untuk menjegal pilihan rakyat,” kata Zulkifli kepada wartawan, Rabu (18/1/2017).

Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah bagus. Prinsip demokrasi adalah setiap orang berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR. Ketika seorang calon anggota legislatif sudah terpilih oleh rakyat lalu tidak bisa duduk di parlemen, itu berarti mengabaikan prinsip demokrasi.

“Kalau (parliamentary threshold) dibatasi, coba bayangkan orang sudah terpilih secara demokratis tak bisa jadi (anggota DPR), tapi yang tak terpilih justru bisa. Itu mengabaikan prinsip demokrasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan ambang batas sebuah parpol bisa menempatkan wakilnya di DPR (Parliamentary Threshold) sebesar 10 persen. Hal itu disampaikan oleh anggota Pansus Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman.

“Sekarang ambang batas parlemen, batasan bentuk fraksi di DPR. Kalau Partai Golkar sudah mengajukan 10 persen,” kata Rambe dalam konferensi pers yang digelar di Rang Rapat Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017) kemarin.

Sumber : detik.com

Categories
IndexPolitik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: