Vaksinasi di Cilegon Baru 45 Persen

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Vaksinasi di Kota Cilegon baru mencapai 40 persen dari 60 persen minimal target yang ditetapkan pemerintah pusat....

Hal itu dikatakan Walikota Cilegon, Helldy Agustian saat membuka acara peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang melibatkan peran serta pihak swasta, Selasa 11 Januari 2022.

Karenanya Helldy Agustian  mengiimbau kepada seluruh lurah di wilayah Kota Cilegon untuk menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi di lingkungannya.

“Pemerintah Kota Cilegon baru mencapai 45 persen vaksinasi, oleh karena itu kami mengiimbau kepada lurah untuk disosialisasikan bekerja sama dengan Puskesmas setempat. Kami ingin mengejar di angka 60 persen,” kata Helldy.

Jika target tersebut belum tercapai, lanjutnya, anak usia 6-11 tahun  tidak boleh disuntik vaksin.

“Kami kemarin sudah mengajukan, sekarang sedang dipertimbangkan, tetapi peraturannya adalah harus mencapai 60 persen lansia dulu baru bisa disuntik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Helldy mengatakan bahwa Pemkot Cilegon mengundang beberapa industri untuk ikut serta dalam strategi mencapai UHC 98 persen.

“Kami mengundang para perwakilan industri, para manajer, general manager tentunya untuk membicarakan UHC atau Universal Health Coverage yang pada saat kami masuk ke Cilegon itu kurang lebih di angka 82 persen,” kata Helldy.

Kepala Dinas Kesehatan, Ratih Purnamasari mengatakan kegiatan yang diselenggarakan itu sebagai upaya memenuhi amanat peraturan perundangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Untuk memenuhi amanat tersebut pemerintah telah menerbitkan peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya serta membangun sistem jaminan sosial nasional (SJSN),” tuturnya.

“Pasal 20 UUD No. 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung Jawab atas pelaksanaan jaminan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini di Kota Cilegon masih ada pasien yang tidak mampu membayar ketika di rawat di RSUD atau di Rumah Sakit rujukan lainnya.

“Sebab mereka tidak mempunyai jaminan kesehatan terkait masyarakat miskin atau tidak mampu, masyarakat yang hampir miskin  atau masyarakat dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kesehatannya yang non-aktif atau peserta mandiri kelas 3 yang memang menunggak, atau peserta yang di PHK perusahaan,” ungkap Ratih.

Ratih menjelaskan bahwa Strategi Pencapaian UHC di Kota Cilegon belum mencapai target.

Editor: Iffan Gondrong

Categories
Kesehatan

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: