Ultah Cilegon dan Kebijakan Walikota Helldy Agustian (Bag III-Habis)

Catatan Rijal Ghoib...

Bantuan stimulan Rp10 juta pertahun untuk operasional DKM (masjid) di Cilegon merupakan janji kampanye Heldy saat Pilkada.

Bisa jadi, janji ini menarik bagi pemangku kepentingan sehingga Helldy terpilih sebagai Walikota Cilegon pada Pilkada yang lalu.

Dengan kata lain, manyarakat tertarik dengan pemahaman bahwa dengan sendirinya nanti walikota akan memberikan bantuan kepada seluruh masjid di Cilegon tiap tahunnya Rp10 juta.

Namun lagi-lagi sebagaimana disampaikan sendiri oleh Walikota bahwa bantuan ini tidak bisa direalisasikan tahun 2021 lantaran terkendala soal regulasi tentang pemberian hibah.

Pada saat kampanye, mungkin belum terpikirkan soal bagaimana mekanisme pemberian bantuan stimulan terhadap masjid.

Disangkanya pemberian bantuan seperti ini mudah saja karena sudah jadi Walikota, tidak terpikir soal aturan sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

Jika dilihat dari sisi kelembagaan, bantuan seperti yang dijanjikan itu masuk dalam katagori (bantuan) hibah untuk lembaga kemasyarakatan, tidak masuk dalam katagori bantuan sosial.

Hibah Gak Bisa Seenaknya, Ada Aturan Main

Mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018, ternyata mekanisme penganggarannya pun sangat rumit. Harus ada pengajuan terlebih dahulu dari penerima hibah, setelah itu diadakan evaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang, hasilnya direkomendasikan kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah itu TAPD  mengeluarkan pertimbangan atas rekomendasi OPD.

Apakah cukup sampai disitu? ternyata masih ada proses selanjutnya yakni harus dicantumkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar untuk dimasukkan anggaran Belanja Hibah dalam (penyusunan) APBD, melalui pembahasan bersama antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD).

Dengan melihat mekanisme seperti di atas, wajar jika OPD yang berwenang – saat ini –menolak pemberian stimulan 10 juta untuk operasional DKM. Dari aspek administrasi, banyak hal yang menjadi permasalahan seperti kepada siapa akan diberikan, usulan permintaan bantuannya mana, apakah DKM sudah berbadan hukum, apakah badan hukumnya sudah tiga tahun dan lain sebagainya.

Diluar itu, sebetulnya yang paling mendasar adalah tidak ada mata anggaran dalam APBD 2021 untuk bantuan operasional DKM, ujungnya tidak ada kata lain selain tidak bisa direalisasikan janji kampanye soal bantuan Rp10 juta kepada setiap masjid di Cilegon untuk tahun 2021 ini.

Bagaimana ke depan? apakah tahun anggaran 2022 seluruh Masjid dapat  bantuan? ya belum tentu juga, karena harus melalui tahapan sebagaimana saya sebutkan di atas tadi. Yang pasti, janji bantuan Rp10 juta per tahun untuk operasional DKM tidak akan terealisasi lantaran ada aturan bahwa Hibah tidak bisa diberikan berturut turut.

Artinya apa? omong kosong jika masing-masing masjid yang ada di Cilegon tiap tahun akan menerima dana bantuan dari pemerintah daerah, kendalanya pasti soal administrasi  sebagai dasar untuk memasukkan anggaran dalam APBD yang sebelumnya harus ada dalam KUA/PPAS.

Jadi –sekali lagi– ini menyangkut masalah administrasi dan anggaran sehingga akan kelihatan masjid mana yang lolos seleksi  sebagai penerima hibah termasuk juga anggarannya.

Faham…?

Categories
Opini

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: