Ultah Cilegon dan Kebijakan Walikota Helldy Agustian (Bag II)

Catatan Rijal Ghoib...

Saat Ulang Tahun Cilegon yang ke 22 tahun ini, Walikota Cilegon, Helldy Agustian belum genap 100 hari menjabat. Pada moment itu, selain mengadakan launching peluncuran Kartu Cilegon Sejahtera, Walikota juga menyampaikan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Cilegon bahwa Kenaikan 50 persen honor (upah) guru honorer dan guru madrasah serta bantuan Rp10 juta tiap masjid se Cilegon belum bisa direalisasikan tahun ini.

Bersamaan dengan itu, Ikatan Mahasiswa Cilegon mengadakan unjuk rasa dalam rangka menyambut 100 hari kerja Walikota. Ada beberapa tuntutan mahasiswa yang disuarakan antara lain agar Walikota segera merealisasikan janji kampanye diantara penyerapan 25.000 tenaga kerja dan pendirian sekolah menengah pertama (SMP).

Helldy Agustian dalam pilkada lalu, memang mengeluarkan janji. Diantaranya adalah menciptakan 25.000 tenaga kerja, menaikkan honor 50 persen bagi guru honorer termasuk guru madrasah, memberikan bantuan Rp10 juta pertahun bagi seluruh masjid se Cilegon, membangun SMP di seluruh kecamatan, memberikan bea siswa full sarjana sebanyak 5000 mahasiswa serta membangun stadion mini di setiap kecamatan.

Maka dari itu, wajar jika kemudian masyarakat menagih janji. Janji adalah hutang, demikian kata pepatah. Lantas bagaimana kira kira realisasi dari janji itu?.

Mari kita bahas.

Pertama; Masalah Penciptaan Lapangan Kerja. 

Janji Helldy memang fantastis, selama periode kepemimpinannya, akan sanggup menciptakan lapangan kerja sebanyak  25.000 orang. Jika dihitung dengan periode  kepemimpinannya yang hanya 3,5 tahun, maka rata rata pertahun akan menciptakan 7.142 penyerapan tenaga kerja, itu artinya tiap bulan akan tersalurkan sebanyak 600 tenaga kerja. Luar biasa!

Pertanyaannya adalah apa mungkin ini ter-realisasi? Penyaluran 600 tenaga kerja perbulan bukanlah hal mudah, mau kerjasama dengan seluruh industri di Cilegon seperti apapun rasanya mustahil, sebab tidak setiap bulan industri membutuhkan tenaga kerja. Apalagi di masa pandemi Covid 19 ini, jangankan menambah tenaga kerja, justru tenaga kerja yang ada banyak yang dirumahkan.

Saat ini sudah dua bulan lebih Helldy menjabat Walikota, harusnya sudah ada 1000 lebih tenaga kerja yang terserap, tapi dimana itu?, Wallahu A’lam.

Kedua: Masalah Kenaikan Gaji (upah) Tenaga/Guru Honorer Cilegon.

Sebagaimana telah diungkapkan  Walikota Cilegon Helldy Agustian bahwa kenaikan upah tenaga/guru honorer dan madrasah serta dana stimulant Rp10 juta tiap tahun bagi masjid tidak bisa direalisasikan tahun ini

 “Kedua program itu akan kami realisasikan pada 2022, karena kedua program itu terkait dengan regulasi pemberian hibah atau bansos yang penganggarannya harus terencana setahun sebelumnya”, begitu kata Walikota.

Terkait dengan masalah ini, dari awal saya sudah memprediksi tidak mungkin direalisasikan tahun 2021, pasti akan terkendala soal regulasi. Sangat keliru jika Helldy mengatakan jika penundaan kenaikan upah guru honorer itu terkait regulasi pemberian hibah dan Bansos (kecuali mungkin guru madrasah).

Yang benar adalah soal ketersediaan anggaran. APBD tahun 2021 dapat dipastikan belum ada anggaran untuk kenaikan upah guru honorer yang termasuk dalam belanja pegawai lantaran APBD 2021 diputuskan sebelum Pilkada, artinya belum ada anggaran untuk memenuhi janji kampanye Helldy.

Tidak dapat dipungkiri, janji kampanye ini yang mungkin menarik bagi para guru honorer dan guru madrasah, sehingga Helldy akhirnya terpilih jadi Walikota. Namun apapun alasan dari penundaan kenaikan honor ini, yang pasti telah membuat kecewa para tenaga/guru honorer.

Mereka mengira, bahkan berharap setelah Helldy memenangi Pilkada dan resmi menjadi Walikota, janji kampanye soal kenaikan upah 50  persen akan segera terealisasi, sementara dari pihak penentu kebijakan –dalam hal ini Walikota-, bisa jadi (mungkin) sebelumnya tak faham soal system dan mekanisme anggaran di APBD. 

Jadi untuk tenaga/guru honorer dan guru madrasah, sebaikanya bersabar hingga APBD tahun 2022 diputuskan, itupun bisa terlaksana jika disetujui DPRD dengan berbagai pertimbangan dan kondisi keuangan daerah. 

Bersambung….

Categories
Opini

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: