Ultah Cilegon dan Kebijakan Walikota Helldy Agustian (Bag I)

Catatan Rijal Ghoib...

Tanggal 27 April 2021 lalu, Kota Cilegon merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke 22. Penetapan tanggal 27 April sebagai hari jadi Kota Cilegon merujuk pada tanggal ditetapkan dan disahkannya UU Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon yakni tanggal 27 April 1999.

Lahirnya Kota Cilegon bukan hadiah pemerintah pusat, tapi hasil perjuangan masyarakat Cilegon. Wadah perjuangan masyarakat saat itu adalah Lembaga Peduli Masyarakat Cilegon (LPMC) yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1999 di rumah H Tb Aat Syafaat.

Melalui lembaga ini, digagas keinginan untuk melepaskan diri dari keterkungkungan birokrasi pemerintahan Kabupaten Serang. Tokoh yang menggagas berdirinya Kota Cilegon sebagian ada yang sudah wafat diantaranya H Tb Aat Syafaat, H Mufrodi Muhsin termasuk tokoh muda H Ibrohim Madawi SH.

Alasan yang mendasar saat itu adalah, 50 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang berasal dari wilayah Cilegon, tapi sungguh ironis, alokasi anggaran pembangunan Cilegon dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang sangat minim.

Saat Cilegon resmi menjadi Kotamadya (kini Kota Cilegon), hanya diberikan anggaran 17 miliar. Itulah modal awal  untuk membangun Cilegon dengan seabreg permasalahan dan ketertinggalan.

Namun dengan kegigihan dan upaya Walikota Cilegon terpilih saat itu yakni H Tb Aat Syafaat, melalui berbagai terobosan pembangunan disertai dengan segala tantangannya, PAD Cilegon terus meningkat. Terahir, PAD Cilegon sudah mencapai Rp735,348 miliar (APBD 2021).  

Perkembangan ekonomi cukup dibanggakan, pertumbuhan industri, pemukiman, perdagangan dan jasa cukup pesat. Saat ini pembangunan fisik dan fasilitas pemerintahanpun sudah cukup memadai, semua itu berkat perjuangan dan upaya Walikota Cilegon sebelum walikota yang baru yakni Helldy Agustian.

Walikota yang sudah berhasil membuat Cilegon seperti sekarang ini tak lain H Tb Aaat Syafaat, H Tb Iman Ariyadi dan terahir H Edi Ariadi.

Sejatinya, tiap tanggal 27 April, Pemerintah Kota Cilegon dan elemen masyarakat, selalu mengadakan berbagai kegiatan, baik kegiatan serimonial berupa ritual keagamaan maupun berbagai perlombaan sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan menyambut hari ulang tahun Kota Cilegon.

Beda dengan tahun sebelumnya, perayaan Ulang Tahun Kota Cilegon tahun ini, tak ada istighotsah, tak ada lomba bikin pecel, tak ada lomba baris berbaris, tak ada panggung music dan sebagainya. Bisa jadi karena alasan pandemi Covid 19.

Kemasannya juga beda lantaran Cilegon saat ini dipimpin walikota baru yakni Walikota Helldy Agustian. Moment HUT 22 Cilegon, dijadikan  kesempatan oleh walikota untuk me-launching  (serimonial) dimulainya pelaksanaan janji kampanye dengan membagikan Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) secara simbolis yang katanya banyak manfaatnya.

Helldy Agustian baru menjabat walikota kurang dari 100 hari, namun sudah banyak masyarakat yang melontarkan kritik. Walikota sekarang lebih banyak gimiknya, terlalu banyak selfi di medsos, dan terlalu menonjolkan pencitraan.

Pada sisi lain, saya melihat, langkah kebijakannya seolah phobia terhadap kepemipinan maupun hasil pembangunan walikota  terdahulu.

Kebijakan walikota seperti meminjamkan mobil dinas untuk kegiatan pernikahan warga (orang dekatnya?). Ada juga seorang pemuda berseragam ormas yang dipimpin Helldy Agustian keluar dari Kantor Walikota, lantas naik ke mobil dinas layaknya pejabat, dibukakan pintu dan ditutup oleh driver.

Walikota Helldy Agustian malam-malam mengawasi para pekerja yang sedang nambal jalan sepanjang kurang lebih 5 meter, dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk pencitraan belaka.

Adapun  kebijakan –meskipun masih dalam wacana— yang seolah anti atau phobia terhadap kebijakan atau hasil pembangunan  pimpinan terdahulu contohnya adalah soal penundaan rencana Jalan Lingkar Utara (JLU) yang sebagian lahannya sudah dibebaskan, bahkan ada ruas yang sudah mulai dibangun.

Begitu juga soal tenaga honorer, tiba-tiba walikota mewacanakan akan mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada, lantaran antara PAD dengan belanja pegawai tidak imbang.

Bukan itu saja, Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dengan susah payah dibangun oleh Pemkot Cilegon dan manfaatnya sudah nyata dirasakan masyarakat sekitar, diwacanakan akan dilepas atau diserahkan ke Pemernitah Provinsi Banten.

Kebijakan Aneh

Aneh memang!, alasannya katanya pemeliharaannya terlalu membebani APBD. Saya meyakini, jika langkah ini diteruskan, akan banyak ditentang masyarakat utamanya soal JLS.

Lantaran asset ini adalah hasil upaya pemeritah daerah yang dipimpin oleh waikota sebelum Helldy Agustian guna mengurai kemacetan dalam kota serta meningkatkan perekonomian masyaraat sekitar.

Perlu diingat bahwa di Cilegon masih banyak loyalis H Tb Aat Syafaat yang dulu ikut berjuang soal JLS dari lawan politik yang tidak setuju dibangunnya JLS. Saya justru hawatir jangan jangan wacana ini juga hasil bisikan dari person yang dulu masuk dalam kelompok penentang.

Disamping itu, pelepasan asset bukan karena undang-undang tidaklah mudah lantaran harus ada persetujuan DPRD, pertanyaannya adalah apakah dari aspek ini kekuatan politik walikota cukup kuat di legilatif?

Munculnya berbagai wacana terkait kebijakan walikota ini, telah menunjukkan adanya ketidakmampuan Helldy Agustian sebagai walikota dalam mengelola APBD kaitannya dengan peningkatan PAD yang bisa digunakan   untuk pembangunan disegala bidang.

Soal tenaga honorer misalnya, alangakah naifnya jika walikota beralasan dengan membandingkan antara PAD dengan belanja pegawai tidak imbang. Perlu diketahui bahwa sumber belanja pegawai tidak melulu dari PAD, tapi lebih dominan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sumbernya dari pemerintah pusat (APBN).

Kemudian soal pemelihraan JLS, inilah tantangan yang sebenarnya bagi seorang pimpinan daerah, yakni bagaimana bisa meningkatkan PAD sebagai salah satu komponen sumber pendapatan dalam APBD.

Kepentingannya adalah untuk pembangunan Cilegon yang di dalamnya termasuk pemeliharaan infrastruktur seperti JLS dan lainnya.

Jika belum apa-apa walikota sudah menyerah, merasa terbebani, sebaiknya jangan jadi pimpinan daerah. Jika walikota berpikir untung rugi dalam mengelola APBD, ya sebaiknya jadi saudagar atau pengusaha saja.

Bersambung….

Categories
Opini

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: