Tolak Omnibus Law, AMC Ajak DPRD Cilegon Lakukan Judicial Review ke Pusat

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Gelombang penolakan atas disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 terus berdatangan....

Selain dilakukan oleh serikat buruh, penolakan atas ditetapkannya UU Cipta Kerja tersebut juga dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai daerah.

Kali ini, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cilegon (AMC) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Cilegon, Rabu (7/10/2020).

Mahasiswa yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta tujuh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) itu, menuntut UU Cipta Kerja dicabut, pasalnya UU tersebut dinilai merugikan buruh.

“UU Omnibus Law dipastikan tidak ada keberpihakan terhadap kaum buruh. Ini jelas sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat, dengan demikian kami meminta DPR RI bisa memikirkan ulang dan menggunakan hati nurani dalam membuat suatu kebijakan aturan,” ujar Ketua PMMI Cilegon, Edi Djunaedi.

Mahasiswa yang tergabung dalam AMC itu juga menyuarakan dan menyoroti pengesahan UU Cipta Kerja, seperti tidak adanya transparansi dan kurangnya keterlibatan publik dalam perumusan UU Cipta Kerja, dan sentralisasi kewenangan yang ditarik pemerintah pusat yang dianggap mencederai semangat reformasi.

Kemudian hak-hak buruh yang diambil paksa, serta satgas omnibus cenderung eksklusif karena didominasi oleh pengusaha dan kurang melibatkan partisipasi dari masyarakat terdampak.

“Maka tuntutan kami cuma satu, kami akan mendukung berbagai organisasi di pusat untuk melakukan judicial review kepada pemerintah pusat terhadap omnibus law,” Kata Koordinator Lapangan (Korlap) AMC, Freddy Febriandi.

Lanjut Freddy, hal tersebut yang akhirnya membuat mahasiswa Cilegon untuk memutuskan turun ke jalan untuk membela kepentingan buruh.

Selain itu, pihaknya juga menuntut DPRD Cilegon untuk menandatangani nota kesepakatan bersama AMC untuk melakukan judicial review UU Cipta Kerja.

“Kami juga menuntut Ketua DPRD Kota Cilegon untuk menandatangani nota kesepakatan bahwa DPRD Kota Cilegon bersama AMC sepakat untuk melakukan judicial review ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Zainal Mutakin

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: