Tegas! Ratu Ati Larang Tim dan Relawan Lakukan Politik Uang

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Maraknya informasi yang menyebutkan beberapa oknum tim Paslon Walikota Cilegon memantik reaksi Paslon 02....
Ratu Ati Marliati
Ratu Ati Marliati/Dok. Beritakarya.co.id

Kepada wartawan, Selasa (8/12/2020) pagi tadi, calon Walikota Cilegon nomor urut 02, Ratu Ati Marliati mengatakan, ia bersama Sokhidin tidak akan pernah melakukan politik uang.

Calon Walikota yang saat ini duduk sebagai Wakil Walikota Cilegon itu jiga melarang keras semua tim dan simpatisannya melakukan praktik yang merusak nilai-nilai demokrasi itu.

“Saya tegaskan, kami tidak akan pernah melakukan politik uang. Itu merusak tatanan demokrasi. Kepada semua tim dan simpatisan, awas jangan pernah melakukan poliik uang,” tegasnya.

Ia meminta Bawaslu dan KPU menindak tegas jika menemukan bukti politik uang yang dilakukan pihak lain.

“Saya intruksikan, semua Relawan dan Tim PAS jangan rusak demokrasi dengan politik uang. Kami ingin menang dengan bermartabat,” pungkasnya.

Hal yang sama ditegaskan Ketua Tim Pemenangan PAS, Isro Mi’raj. Ia mengaku mendapat laporan dari jaringan yang ada perihal praktik politik uang yang diduga dilakukan Paslon lain.

“Iya. Saya banyak menerima laporan. Tapi rada sulit membuktikan karena berbagai hal. Yang terbaru adalah bagi-bagi amplop di Kelurahan Bendungan,” kata Isro.

Ia mengungkapkan, modus yang diduga dilakukan tim Paslon lain adalah dengan cara mendatangi rumah warga, mendata lalu memberikan uang dalam amplop yang tidak bergambar paslon.

“Tapi pas memberikan amplop mereka bilang jangan lupa pilih Paslon tertentu. Ini merusak demokrasi,” tegasnya.

Yang paling menggelitik, lanjutnya, praktik politik uang itu justru dilakukan oleh tim yang selama ini merasa paling bersih.

“Saya tidak perlu menyebutkan Paslon mana. Anda dan masyarakat juga sudah bisa menebak,” tuturnya.

Pelaku Politik Uang Diancam 6 Tahun Penjara

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU menegaskan,

Pasal 187A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Iffan Gondrong

Categories
Politik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: