Tak Pernah Diekspose, DPRD Pertanyakan Hasil Kinerja Tenaga Ahli Pemkot Cilegon

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - DPRD Cilegon pertanyakan hasil kinerja Tenaga Ahli Pemkot Cilegon yang sudah bekerja selama tiga bulan....

Tenaga Ahli yang baru pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Cilegon itu menjalankan tugasnya berdasarkan SK Walikota Cilegon, Helldy Agustian.

SK tersebut bernomor 800/Kep.93-Um/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli pada 20 April 2021 lalu.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Cilegon, Subhi mengatakan, sejak diangkat hingga masa jabatan mereka berakhir pada 20 Juli 2021 lalu, belum ada laporan dari pihak eksekutif.

Yang lebih parah lagi, lanjut Subhi, honorarium yang diambil dari APBD Cilegon itu tidak melalui persetujuan dewan. “Penganggarannya tidak melalui DPRD sebagai lembaga yang sah mengurusi soal budgeting,’ tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh mengatakan hal serupa. Ia mempertanyakan hasil kinerja Tenaga Ahli yang efektif berakhir masa kerjanya pada 20 Juli lalu itu, dan belum diketahui publik.

Dia mengungkapkan, untuk mempekerjakan 13 orang Tenaga Ahli yang digaji APBD itu, Pemkot Cilegon terpaksa menggeser pemanfaatan anggaran pada Bagian Umum Setda Kota Cilegon.

Untuk membayar honor Tenaga Ahli tersebut, Pemkot Cilegon terpaksa menggeser anggaran Triwulan IV ke Triwulan II pada DPA untuk pegawai honorer di Bagian Umum senilai total Rp4,5 miliar, tanpa melalui koordinasi dengan DPRD Cilegon.

“Saya menanyakan apa yang sudah diperbuat oleh mereka (Tenaga Ahli), tidak menghasilkan output apapun yang dirasakan oleh kami,” tegasnya.

“Kerja mereka ngapain atau sudah memecahkan persoalan apa saja juga kami tidak tahu. Apalagi hasil kinerjanya juga tidak pernah diekspose dan disampaikan ke publik,” kata Rahmatulloh, Selasa (3/8/2021).

Dalam SK Walikota tentang Pengangkatan Tenaga Ahli tersebut, dijelaskan bahwa mereka bertugas untuk memberikan pertimbangan, saran dan masukan atas pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya

Selain itu, Tenaga Ahli juga bertugas melaksanakan pendampingan program-program pemerintah daerah.

“Kalaupun memecahkan masalah, masalah apa dan dimana masalahnya? Resumenya apa? Solusinya apa? Kami mau tiru jika ada persoalan-persoalan ke depan yang kita temui,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyampaikan, Walikota beserta jajarannya harus menyampaikan hasil kinerja dari 13 orang Tenaga Ahli.

Jika Tenaga Ahli bertanggungjawab dan melaporkan kinerjanya kepada Staf Ahli, lanjut Rahmatulloh, maka pihaknya meminta Staf Ahli untuk dapat menyampaikan hasil kinerja itu kepada DPRD Cilegon.

“Jika Staf Ahli tidak memberikan laporan kinerja Tenaga Ahli ke DPRD, kami akan panggil Staf Ahli untuk bisa menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh mereka,” tuturnya.

DPRD juga akan mempertanyakan berapa anggaran yang sudah dihabiskan. “Pemkot jangan diam-diam saja untuk persoalan ini,” tegasnya.

Hasil kinerja Tenaga Ahli itu juga dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Andi Kurniyadi. Dia mengaku sama sekali tidak pernah mendengar atau mengetahui kinerja dari 13 orang Tenaga Ahli yang diangkat Walikota.

“Kita juga harus tahu bagaimana kerjanya, karena yang digunakan ini APBD. Kalau cuma saran seperti persoalan menambah sekolah, itu tidak signifikan,” tuturnya.

Malahan, lanjutnya, usulan itu menciptakan kegaduhan, karena adanya penolakan dari masyarakat. “Bagaimana mungkin disebut sebagai sebuah keberhasilan kinerja kalau itu dikecam masyarakat,” katanya.

Kalau hanya memberikan saran, dia menilai saran dari masyarakat lebih baik ketimbang saran dari Tenaga Ahli. Sebab masyarakat itulah yang tahu persoalannya, tinggal pemerintah mau tidak mendengarkan saran masyarakat.

Meski Tanpa Laporan, Helldy Klaim Tenaga Ahli Berhasil

Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, meski belum mendapatkan laporan hasil kinerja secara terperinci, namun ia mengklaim bahwa selama tiga bulan mengabdi sudah menghasilkan sejumlah kinerja yang disampaikan ke pemerintah daerah.

“Ya banyak (output kinerja Tenaga Ahli) kan, seperti tentang sekolah yang bisa jadi empat SD dan SMP itu kan ada peran dari Tenaga Ahli,” kata Helldy.

Selain itu, kajian tentang banjir. “Banyaklah program-program kita yang dibantu, termasuk di awal RPJMD juga Tenaga Ahli punya peran.” tuturnya.

Helldy menjelaskan, dengan melibatkan Wakil Walikota, Sekda dan OPD akan segera mengevaluasi kinerja Tenaga Ahli sebelum akhirnya memutuskan langkah pemerintah lebih lanjut.

“Bisa jadi dilanjutkan (mempekerjakan Tenaga Ahli ke Pemkot Cilegon),” pungkasnya.

Penulis: Zainal Mutakin

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: