Selayang Pandang PT Pelabuhan Cilegon Mandiri

Preliminary Kota Cilegon awalnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Serang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten). Secara demografi Kota Cilegon terletak di wilayah ujung Pulau Jawa paling barat dan merupakan...
Jajaran Komisaris dan Direksi PT PCM/beritakarya.co.id

Preliminary

Kota Cilegon awalnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Serang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten). Secara demografi Kota Cilegon terletak di wilayah ujung Pulau Jawa paling barat dan merupakan pintu masuk dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dengan luas wilayah 17.055 Km dan berpenduduk kurang lebih 400.000 jiwa, sebagian besar wilayah Kota Cilegon terdiri dari pesisir Laut Selat Sunda.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999, Kota Administratif Cilegon berubah menjadi sebuah Kota. Dengan PAD yang tidak begitu besar, problem sosial dan ekonomi yang begitu komplek yang disebabkan beban sebuah kota yang semula hanya kota kewedenaan dan kemudian menjadi kota administratif menjadi persoalan tersendiri.

Selain itu, dengan wilayah yang sebagian besar wilayah industri berskala besar, namun kondisi kultur dan sosial ekonomi masyarakatnya yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, nelayan dan pedagang hasil bumi (pertanian), belum secara maksimal dipersiapkan mengahadapi arus perubahan yang begitu cepat.

Para petani dan nelayan beralih fungsi dikarenakan lahan yang mereka miliki juga berubah fungsi menjadi kawasan industri seperti industri baja, industri kimia, dan industri lain-lain yang padat modal dan teknologi. Hal itu menyebabkan rasio kebutuhan kerja dan pengangguran di Cilegon cukup tinggi. Tentu saja berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat, belum lagi kebutuhan akan sarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum teratasi pada saat itu. Karenanya, perlu ada inovasi dan kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah.

Awalnya, Pemerintah Kota Cilegon sulit untuk mengembangkan daerah guna mengatasi problem tersebut di atas. Sebabkan potensi pendapatan daerah yang dilimpahkan oleh kabupaten induk yaitu Kabupaten Serang hanya sekitar Rp7 miliar, sedangkan kebutuhan dana pembangunan untuk mengatasi problem sosial dan ekonomi masyarakat dibutuhkan dana yang sangat besar.

Dan perlu diketahui, bahwa Kota Cilegon merupakan kota yang tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam maupun sumber-sumber lain yang dapat digali sebagai sumber pendapatannya dalam mendukung rencana pembangunan pemerintahan yang baru dimekarkan.

Era reformasi bergulir. Pemerintah Daerah kemudian diberikan keleluasaan dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi peran dan kewenangan yang lebih luas menggali potensi-potensi pendapatannya. Hal itu dimaksudkan agar daerah mampu membiayai pembangunannya sehingga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan dan keadilan ekonomi, yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dengan dedikasi dan kearifan pemimpin yang sangat faham terhadap kondisi saat itu, lahirlah produk hukum daerah dari gagasan cerdas sebagai jawaban atas Undang-undang Otonomi Daerah itu yakni Perda Nomor 1 Tahun 2001. Perda ini berpengaruh terhadap perubahan kondisi saat itu, dimana potensi yang dimiliki Kota Cilegon dibidang kemaritiman dan/atau kelautan dalam bidang kepelabuhanan berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon.

Dengan Perda tersebut, Pemerintah Kota Cilegon akan mampu mengatasi problem mengentaskan semua sektor kehidupan seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas jalan, gedung dan sarana publik lainnya.

Dari produk hukum daerah itu pula maka lahir produk hukum daerah lainnya yang menunjang kegiatan dan potensi pendapatan dalam menunjang semua sektor pembangunan di Kota Cilegon. Salah satunya adalah berdirinya Badan Usaha Milik Daerah yang telah memiliki izin usaha dibidang pelabuhan yakni Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (PD PCM) yang sekarang telah berubah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM).

Atas dasar kondisi objektif tersebut, Pemerintah Kota Cilegon melakukan langkah-langkah dalam mensinergikan potensi yang dimiliki dengan menginventarisir potensi lahan yang dapat dipergunakan untuk membangun pelabuhan milik Pemerintah Kota Cilegon. Lahan dimaksud adalah lahan yang berstatus tanah negara yang terdapat di Kubangsari, Ciwandan. Kebetulan kepemilikan HGU dan/atau HGB sudah kedaluarsa atau habis masa berlakunya.

Pemerintah Kota Cilegon melakukan langkah-langkah administratif dan memohon pendapat hukum dari lembaga hukum baik pengadilan negeri maupun kejaksaan negeri serta fatwa dari Ketua Mahkamah Agung yang pada saat dijabat oleh Prof Bagirmanan. MA menyatakan bahwa sebagai daerah otonom sudah semestinya Pemda dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut untuk dimanfaatkan sebagai potensi daerah dalam membangun pelabuhan, dengan terlebih dahulu tanah tersebut harus dikuasai oleh Pemkot.

Untuk menguasai lahan itu, Pemkot Cilegon melakukan langkah administratif lanjutan yakni melakukan pendaftaran dan permohonan untuk dilakukan konversi atas tanah tersebut, sehingga HPL nya atas nama Pemerintah Kota Cilegon. Sampailah pada titik dimana Pemerintah Kota Cilegon melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder agar penguasaan tanah dan pembangunan pelabuhan tersebut dapat diminimalisir dari semua hambatan dan kepentingan semua pihak.

MA kemudian memutuskan bahwa tanah Kubangsari menjadi milik Pemkot Cilegon dengan mencabut sebagian HGU milik PT Krakatau Steel seluas 66,5 Ha. Lahan itu dikembalikan statusnya menjadi tanah negara. Dalam proses perjalanannya, PT Krakatau Steel mengklaim lahan dengan HGU No 2/Kubangsari itu merupakan miliknya. Seperti diketahui, saat itu PT Krakatau Steel memiliki kepentingan menyusul rencana investasi POSCO yang akan membangun pabrik baja. Maka perseteruan pun muncul.

Pemerintah Pusat melalui tiga menteri yaitu Menteri BUMN, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan BKPM RI telah memberikan jalan keluar dan menyatakan bahwa investasi dan kerjasama antara PT POSCO dan PT Krakatau Steel harus berjalan, dan Pemerintah Daerah pun dapat melanjutkan pembangunan pelabuhan. Caranya, PT KS mengambil alih tanah Kubangsari dengan catatan menggantikannya (ruislag) dengan tanah milik PT Krakatau Steel di Warnasari–Citangkil seluas 45 Ha kepada Pemkot Cilegon. Selain itu, PT Krakatau Steel juga memberikan ganti rugi project pembangunan dermaga/trustele Kubangsari sebesa Rp98 miliar.

Keputusan yang saling menguntungkan tersebut didasarkan pada kepentingan bersama. Di satu sisi project yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan pembangunan, di sisi lain kepentingan daerah dapat berjalan tanpa harus merugikan kepentingan pembangunan nasional dan pada prinsipnya apapun investasi yang akan berjalan dapat membawa manfaat untuk sebesar-besarnya pada kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa dan Negara. Tujuannya tentu saja percepatan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut dapatlah dikatakan bahwa secara hukum dan historis, lahirnya Kota Cilegon dengan segala dinamikanya telah mampu memprakarsai cita-cita sebagai daerah yang mampu mengimplementasikan Undang-undang Otonomi Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999, sehingga mampu menjadi prkarsa dalam kekuatan ekonomi yang diharapkan Indonesia menjadi negara maritim dunia sebagaimana cita-cita nawacita Presiden RI, Joko Widodo.

Legal Analysis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan sektor pelabuhan yang baik dan dikelola secara efisien. Daya saing produsen baik pasar nasional maupun internasional, efisiensi distribusi internal dan yang lebih umum, kepaduan dan integritas ekonomi nasional, sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor pelabuhan.

Perkembangan reformasi pasca Orde Baru telah membuktikan komitmen penyelenggara negara untuk melaksanakan amanat reformasi dalam segala bidang, terutama dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih dan bebas dari KKN.

Salah satunya kinerja dalam bidang pemerintahan adalah terwujudnya transformasi structural system administrasi pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, melalui pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Secara umum masalah pelabuhan ini hanya diatur dalam aturan pelayaran, yaitu Undang-undang tentang Pelayaran Nomor 21 Tahun 1992, sedangkan yang khusus mengenai pengelolaan pelabuhan diatur dalam peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (PP No. 69 Tahun 2001).

Dalam kontek peraturan yang dibuat khusus, PP No. 69 Tahun 2001 tersebut dirasakan sangat mengganggu dalam pengembangan potensi kemaritiman di Indonesia. Sebab akan terjadi monopoli penyelenggaraan pelabuhan umum dimana hanya Pelindo I sampai Pelindo IV saja yang ditunjuk sebagai penyelenggaraan pelabuhan yang bersifat komersial, sedangkan yang lain harus bekerja sama denga PT Pelindo dan tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan pelabuhan umum sendiri. Selain monopoli bahwa PT Pelindo merupakan operator pelabuhan umum sekaligus sebagai regulator.

Hal ini diakui oleh Direktur Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut pada Kemenhub, Djoko Pramono. Menurut Djoko, konsep pengelolaan pelabuhan di Indonesia belum jelas dan masih banyak kerancuan terkait dengan pemberian hak pengelolaan kepelabuhanan kepada Pelindo, sebagaimana peraturan pemerintah tersebut diatas.

Kerancuan dan ketidakpastian dalam menerapkan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 itu disebabkan karena peraturan tersebut dirasakan kontra produktif dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undangan-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada bulan Maret 2014 PT. PCM menambah satu unit Tug Boat 3200 HP untuk dapat melayani para pengguna jasa lebih maksimal.(admin Mar 2014)

Berlakunya Undang-undang tersebut menimbulkan multitafsir terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai kewenangannya. Termasuk kewenangan dalam menggali potensi kemaritiman atau pengelolaan kepelabuhanan yang dimilikinya sebagai aset kekayaan daerahnya.

Mengenai kewenangan PT Pelindo dalam regulasi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 juga absurd, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah Pemerintahan Daerah. Hal itu dibuktikan dengan hasil judicial review MA terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang memperkuat kedudukan hukum Perda Kota Cilegon yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001, sekaligus membatalkan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tersebut.

Dalam tataran teknis, para ahli menilai bahwa faktor penyebab buruknya kinerja pelabuhan di Indonesia adalah belum adanya sistem pelabuhan dengan kinerja baik menurut sudut pandang para penggunanya. Bahwa PT Pelindo II melakukan kerjasama pembangunan dan pengelolaan terminal petikemas Tanjung Priok dengan PT Hutcluison Port Indonesia yang berasal dari Hongkong dengan pembangunan semula PT Pelindo saham 49% dan PT Hutcluison Port Indonesia 51%.

Terminal ini, The Jakarta International Container Terminal (JICT) merupakan terminal pelabuhan utama Indonesia. JICT menjadi salah satu terminal utama yang paling tidak efisien di Asia Tenggara dalam hal produktivitas dan biaya unit. Namun demikian, JICT masih merupakan salah satu pelabuhan Indonesia yang berkinerja baik.

Indikator kinerja untuk semua pelabuhan komersial utama menunjukkan keseluruhan sistem pelabuhan sangat tidak efisien dan sangat memerlukan peningkatan mutu. Data mengenai tingkat okupansi tambahan kapal, rata-rata waktu persiapan perjalanan pulang (turn-arround) dan waktu kerja sebagai persentase waktu turn-arround berada dibawah standar Internasional dan mengindikasikan bahwa kapal-kapal terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat tambatan kapal atau untuk mengantre di luar pelabuhan.

Faktor-faktor geogrfis seperti kurangnya pilihan pelabuhan air dan banyaknya pelabuhan pedalaman yang berlokasi di sungai-sungai dan memerlukan pengerukan terus-menerus merupakan halangan utama terhadap kinerja pelabuhan. Halangan terbesar terhadap pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang potensial disebabkan kurangnya pertisipasi sektor swasta maupun BUMD (investasi) secara umum dan persaingan dalam sistem pelabuhan.

Secara umum hal ini disebabkan oleh dominasi negara dalam hal persediaan layanan-layanan pelabuhan melalui BUMN yaitu Pelindo. Saat ini, dalam perspektif hukum dan otonomi daerah terutama dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Tugas dan Kewenangan mengenai pengelolaan pelabuhan, merupakan pilihan daerah yang disesuaikan dengan potensi daerahnya. Jadi monopoli dalam sektor pelabuhan ini sangat membatasi persaingan dalam sektor pelayanan sehingga hampir dipastikan bahwa sistem tersebut dapat menghambat perekonomian Indonesia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, memberikan fondasi untuk reformasi sistem pelabuhan di Indonesia secara menyeluruh. Yang paling jelas adalah bahwa undang-undang tersebut menghapus monopoli sektor negara atas pelabuhan dan membuka peluang untuk partisipasi sektor swasta dan Pemerintah Daerah melalui BUP, hal ini akan memberi arah bahwa masuknya persaingan yang sehat pada sektor kepelabuhan, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan kepelabuhan di Indonesia.

Dari dasar historis tersebut dapatlah dikatakan bahwa Pemda dalam hal ini mempunyai dasar yuridis untuk melakukan pengelolaan kepelabuhanan melalui suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk perseroan, yang dapat bersinergi dengan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara dalam rangka memberikan pelayanan jasa yang lebih kompetitif dan efisiensi, baik dari segi biaya maupun waktu loading dan unloading serta distribusi barang dan jasa yang tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membuat dan merumuskan bidang kemaritiman, termasuk di dalamnya pengelolaan pelabuhan, menghapus sistem monopoli dalam satu badan usaha dengan menyerahkan kepada mekanisme pasar dalam menghadapi perdagangan bebas baik tingkat regional maupun internasional. Sehingga diharapkan dapat membawa negara kita mampu berkompetisi dalam merebut pasar internasional dalam bidang kemaritiman termasuk fasilitas pelayanan kepelabuhanannya.

Dengan begitu, diharapkan memberikan kontribusi dalam memberikan perkembangan dan kemajuan dalam membangun dunia kemaritiman, khususnya dan perdagangan baik jasa maupun komoditas yang lainnya serta dunia semakin percaya fasilitas dan pelayanan yang semakin berkualitas dan memenuhi standar dunia.

Konsep yang dikembangkan oleh pemerintahan Joko Widodo membuka akses seluas-luasnya terhadap pengembangan potensi kelautan dengan ditopang oleh pelabuhan berkelas internasional dengan lebih membuka peran daerah dan swasta. Hal ini dimungkinkan apabila pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh bukan saja badan usaha pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun peran swasta tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi pengembangan dan pengelolaan jasa kepelabuhanan dalam memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Contoh :

  1. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Pelabuhan Umum dibangun oleh pihak swasta PT MASPION dan merupakan pelabuhan terbesar selain pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo.
  2. Pelabuhan Lamongan , Jawa Timur, dikelola dan dibangun oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pihak Swasta Asing.

Pelabuhan tersebut memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab kehadiran pelabuhan yang dikelola dan dibangun oleh Pemda maupun swasta melahirkan multiplayer efek bagi daerah dimana daerah memperoleh peningkatan PAD yang luar biasa, sehingga Pemda mampu membangun infrastruktur dan suprastruktur daerahnya, serta penyerapan lapangan kerja dan membuka kesempatan ekonomi masyarakatnya dengan berwirausaha dan beriteraksi dalam perdagangan.

Peraturan Daerah sebagai manifesto berlakunya UU Otda No 22 Tahun 1999, Jo UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahu 2014, tersebut yaitu Perda No. 1 Tahun 2001 yang memberikan payung hukum Pemda melakukan kebijakannya dalam mewujudkan pengelolaan kepelabuhaan di Kota Cilegon. Kebijakan yang inovatif ini dilakukan oleh Pemda atas dasar pertimbangan kondisi Cilegon tidak memiliki Sumber Daya Alam yang dapat dikelola menjadi sumber pendapatan (PAD).

Dengan segala dinamikanya atas berlakunya Perda No. 1 Tahun 2001 dan sejak adanya putusan MA mengenai judicial review terhadap Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 dan Kepmendagri No. 112 Tahun 2003, MA mengabulkan sebagian uji materi yang dilakukan oleh Forum Deklarasi Balikpapan (FDB) atas PP No. 69 Tahun 2001, putusan itu bernomor 12 P/HUK/2003 tanggal 28 Mei 2004.

Putusan itu disambut positif oleh pemerintah kabupaten/kota. Putusan itu sekaligus menegaskan bahwa pembatalan Perda Kota Cilegon batal demi hukum, artinya bahwa keputusan tersebut memberikan dasar yang kuat bagi Kota Cilegon untuk tetap melaksanakan Perda No. 1 Tahun 2001 sepanjang peraturan tersebut belum dicabut atau dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Masyarakat Kota Cilegon sungguh sangat bahagia. Terobosan yang digagas oleh Walikota pertama di era reformasi yakni Bapak Pembangunan Kota Cilegon H. Tb. Aat Syafaat, S.Sos.,M.Si, telah mampu menorehkan sejarah bahwa Kota Cilegon dengan segala keterbatasannya mampu dan bangkit sebagai kota terkemuka dan mandiri dalam segala aspek. Banyak daerah lain mengikuti jejak Kota Cilegon.

Pada akhirnya potensi kepelabuhanan tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan mampu berkompetisi dalam menjawab tantangan zaman yang semakin terbuka dalam era perdagangan bebas. Pandangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman yaitu monopoli dan usaha kartel, tidak mendapatkan tempat dalam dunia yang semakin kompetitif. Hanya yang terbaik dan efisien dalam pelayanan serta yang saling menguntungkan yang akan jadi pemenangnya.

Sejalan dengan perubahan perundang-undangan mengenai pengelolaan kepelabuhanan, dikaitkan dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, secara histrois yuridis tidak mengurangi nilai kekuatan hukum yang masih tetap berlaku, dimana pemerintahan daerah melalui Badan Usaha Pelabuhan tetap dapat melaksanakan cita-cita membangun dan mengembangkan pelabuhan di Kota Cilegon.

Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput. Itulah idealnya otonomi daerah sebagaimana UU No.22 Tahun 1999 yang lebih populer disebut UU Otda 2001 yang diperbaharui oleh UU No.23 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan baik dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, yaitu urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi tugas pemerintah daerah berkenaan dengan keadaan geografis daerah yang bersangkutan, Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya baik Perda No.1 Tahun 2001 maupun Peraturan Menteri Perhubungan RI  No.15 Tahun 2015.

Dari beberapa pandangan terkait dasar hukum berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan kepelabuhanan untuk kepentingan komersial, ada beberapa contoh sebagai bahan untuk dijadikan reverensi pemerintahan daerah dalam upaya pemerintah pusat memberikan keleluasaan dalam pengelolaan kepelabuhanan, tanpa harus bersinggungan.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan mengatakan, pemberian izin konsensi merupakan implementasi dari Undang-undang No.17 Tahun 2008 yaitu tentang Pelayaran, terutama pada Pasal 92 UU tersebut, bahwa “kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ( BUP ) di lakukan berdasarkan konsensi atau bentuk lainnya dari otoritas pelabuhan yang dituangkan dalam peranjian”.

Contoh : Kemenhub untuk pertama kalinya menunjuk swasta membangun pelabuhan yakni PT WSI (Wahyu Samudra Utara), dan ditetapkan sebagai BUP berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.KP.525 tahun 2011, dengan lahan yang dimiliki PT WSI seluas 16 ha.

Kalau kita lihat Undang-undang sebelumnya dibandingkan sekarang, ada dua filosofi besar yang berubah. Pertama asas “cabotage” untuk perkapalan, kedua hak negara untuk menguasai atau memiliki pelabuhan. Kemudian Jonan melanjutkan bahwa sebelum konsesi, pemerintah menugaskan Pelindo menjadi operator dan sekaligus regulator, tetapi dengan adanya Undang-undang pelayaran tersebut (UU No.17 Tahun 2008) fungsi keduanya dipisah yaitu Badan Usaha (operator) dan fungsi regulatornya di kembalikan kepada pemerintah.

Pemberian konsensi tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh BUP, serta untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Dan selama waktu konsesnsi BUP wajib memberikan minimal 2,5 persen dari laba bersih ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Terhadap itu semua, semangat yang terkandung dalam peraturan perundangan yaitu UU No.17 Tahun 2008 terkait dengan reformasi pelabuhan di Indonesia adalah penghapusan monopoli, menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, dan memberikan ruang untuk kompetisi yang sehat baik di dalam pelabuhan atau antar pelabuhan serta memisahkan dengan jelas antara regulator dan operator.

Sejalan dengan semangat membangun sebuah peradaban dan salah satu yang mengharumkan nama besar bangsa Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan kemaritimannya. Hal ini dimaksudkan agar sektor ini akan menjadi kuat sebagai perekat persatuan NKRI dan kemandirian dalam sektor ekonomi/ perdagangan baik nasional maupun internasional, hal ini sesuai dengan “Sembilan Agenda Prioritas Strategis ( NAWA CITA ) ari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Yaitu:

  1. Menghadirkan Kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
  2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
  3. Membanun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daera-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
  4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar Internasional;
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
  9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Dengan NAWACITA tersebut akan merubah wajjah negeri kita sebagai kekuatan ekonomi dunia terutama dalam memperkuat sektor pelabuhan agar dapat meningkatkan pelayanan yang efisien dan profesional serta meningkatkan kemandirian dan percepatan ekonomi nasional serta tercipta kompetisi yang sehat.

The Port City of Cilegon

Proses tarik menarik dan dinamika yang disebutkan di atas tadi, akhirnya terjawab dan mengerucut pada action plan yakni pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon yang dimulai hari ini. Walikota Cilegon, DR H Tb Iman Ariyadi, mampu mengejawantahkan cita-cita luhur perjuangan pendahulunya. Salah satunya adalah keberhasilannya menggandeng sektor swasta untuk bekerjasama membangun Pelabuhan Kota Cilegon dalam hal ini PT Bosowa Ban­dar In­done­sia.

Penan­datan­ganan MoU antara PT PCM dengan PT Bosowa Ban­dar In­done­sia terkait peren­canaan pem­ban­gu­nan dan pen­gelo­laan Pelabuhan War­nasari pun dilakukan. Wa­likota Ci­le­gon, Tb Iman Ariyadi menilai bahwa penan­datan­ganan MoU itu meru­pakan mo­men­tum yang san­gat pent­ing, karena meru­pakan ben­tuk ke­ma­juan ny­ata dari niat dan up­aya selu­ruh el­e­men masyarakat Ci­le­gon yang in­gin memi­liki pelabuhan daerah demi mewu­jud­kan ke­se­jahter­aan masyarakat.

“Per­juan­gan masyarakat Ci­le­gon un­tuk memi­liki pelabuhan telah melalui proses yang pan­jang. Dim­u­lai se­jak tahun 2001, saat kepemimp­inan Wa­likota Ci­le­gon Alm Tb Aat Syafa’at yang den­gan be­rani men­gelu­arkan Perda Nomor 1 tahun 2001 ten­tang Ke­pelabuhanan di Kota Ci­le­gon,” kata Walikota Cilegon, DR Tb Iman Ariyadi.

Oleh: Arief Rifai Madawi, Direktur Keuangan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri/*

 

 

Categories
Advertorial

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: