RW di Bendungan Keluhkan Dana Pendirian Posko Pengawasan PPKM

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Sejumlah Ketua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon keluhkan dana untuk pengadaan posko pengawasan di lingkungannya....

Anggaran yang diberikan Pemkot Cilegon untuk pendirian posko pengawasan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat itu dinilai sangat minim.

Ketua RW 01, Lingkungan Palas, Kelurahan Bendungan, Khaerullah mengaku bingung memanfaatkan anggaran yang menurutnya kurang layak untuk mendukung program Pemkot Cilegon untuk mendirikan posko pengawasan PPKM Mikro di tingkat RT/RW tersebut.

Dimana diketahui, anggaran yang dikucurkan Pemkot Cilegon untuk pendirian posko pengawasan PPKM tersebut sebesar Rp2 juta yang akan dibagikan kepada 6 lingkungan di Kelurahan Bendungan.

“2 juta dibagi 6 RW, ya sekitar 300 lebih untuk 14 hari. Puguh semalam koordinasi dengan pengurus 4 RT bingung. Jadi itu kalau sewa gak ada yang mau dengan harga segitu,” keluhnya kepada Beritakarya.co.id, Selasa (6/7/2021).

Khaerullah mengungkapkan, nominal sekitar Rp300 ribu yang diberikan tersebut tidak cukup untuk menyewa tenda untuk mendirikan posko pengawasan PPKM di lingkungannya.

Namun demikian, Khaerullah mengaku telah mengupayakan pengadaan posko terpadu di wilayahnya dengan menggunakan tenda milik masyarakat.

“Ya mau gak mau akhirnya masyarakat diminta maklumnya aja gitu,” ujar Khaerullah.

Hal senada disampaikan Ketua RW 04, Lingkungan Cidunak, Kelurahan Bendungan, Mukri. Ia mengaku keberatan jika harus memaksakan mendirikan tenda untuk posko pengawasan dengan anggaran yang tidak realistis tersebut.

“Sebenarnya kemarin pas rapat saya gak hadir karena saya berobat ke rumah sakit dan diwakilkan oleh anak saya. Tapi kalau memang anggarannya segitu ya keberatan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan akan melakukan koordinasi dengan seluruh Ketua RT di lingkungannya guna menyikapi persoalan tersebut.

“Nanti mau dirapatin sama RT, kalau seandainya 300 lebih itu nanti kurang, saya juga gak mungkin minta sumbangan ke warga dalam kondisi seperti ini,” ucapnya.

Mukri berharap, anggaran untuk pengadaan posko pengawasan PPKM Mikro yang akan didirikan selama 14 hari di tiap lingkungan tersebut dapat ditambahkan dengan nominal yang layak.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Bendungan Maman Herman meminta masyarakat dapat memaklumi keterbatasan nominal anggaran untuk pengadaan posko terpadu tersebut.

“Iya, secara hitung-hitungan administrasi memang susah. Tapi ya mudah-mudahan dimaklum baik masyarakatnya maupun tim keuangannya,” ujarnya.

Maman juga mengaku anggaran tersebut sangatlah tidak logis. Namun, pihaknya akan berupaya mencari alternatif agar posko pengawasan PPKM Mikro di setiap RW di wilayahnya tetap ada.

“Ya mau gimana lagi dari Pemkot nya segitu. Apakah nanti dibuatkan tenda seharga 300 ribu atau sehari sewa 13-14 hari dan dikasih bonus (gratis) dari masyarakatnya, tendanya gak copot-copot,” tandasnya.

Penulis: Maulana Abdul Haq

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: