Purnawirawan TNI-Polri Deklarasikan Petisi Pilpres Netral

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - Purnawirawan TNI dan Polri bersama beberapa tokoh nasional mendeklarasikan petisi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang netral, jujur dan adil.
PETISI/Foto Repro breakingnews.co.id/NET

Dilansir dari rmol.co, petisi ditandatangani dan dideklarasikan di kediaman Komisaris Jenderal Pol (Purn) Nugroho Djayusman, di Jalan Bangka IX No. 1 B Kemang, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019). Petisi dibacakan oleh tuan rumah Nugroho Djayusman.

Petisi tersebut berisikan dua hal. Pertama, mendesak netralitas TNI, Polri, Badan Intelijen, dan semua Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2019. Kedua, mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijaga oleh prajurit TNI dan Polri.

Nugroho Djayusman menuturkan, petisi tersebut dideklarasikan sesuai dengan Pasal 2 huruf d UU 34/2004 tentang TNI, menegaskan jati diri TNI yang melarang berpolitik praktis dan menghormati prinsip demokrasi.

Begitu juga aparat kepolisian, dalam Pasal 28 angka 2 UU 2/2002 tentang Polri dinyatakan secara tegas, bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga negara yang bertugas mendeteksi ancaman terhadap negara, dimana dalam Pasal 2 huruf f menyatakan secara tegas BIN tunduk pada asas netralitas dalam penyelenggaraannya.

Begitu pun dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 2 huruf f UU 5/2014 dinyatakan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN tunduk asas netralitas.

“Namun, dalam proses demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, suara rakyat untuk memilih presiden yang diinginkannya akan mengalami cacat dan diskriminasi, apabila terjadi ketidaknetralan oknum ASN, TNI, Polri, dan BIN yang banyak menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kekuasaan, serta kewenangan yang melekat dalam jabatannya,” papar Nugroho Djayusman.

Menurutnya, kondisi ini bisa menciderai prinsip daulat rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam demokrasi untuk memilih presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat itu sendiri.

Hadir dalam acara ini, Komisaris Jenderal Pol (Purn) Nugroho Djayusman sendiri, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, Marsekal TNI (Purn) Imam Syafa’at, Komisaris Jenderal Pol (Purn) Sofjan Jacoeb, ekonom senior Rizal Ramli, MS kaban, Fuad Bawazier dan yang lain.

Mantan Kepala Polda Metro Jaya Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb mengatakan, petisi yang disuarakan para purnawirawan TNI-Polri itu menjadi bentuk adanya ketidakberesan dalam rezim pemerintahan saat ini.

“Petisi artinya ada yang tidak beres. Rezim ini sudah keterlaluan, rezim ini sudah tidak benar. Saya sampaikan segala cara ditempuh, menggunakan menteri, Badan Intelijen Negara, Polri untuk memenangkan segala cara,” beber Sofjan Jacoeb.

Menurutnya, jika bercermin dengan aksi Reuni Akbar Mujahid 212 beberapa waktu lalu seharusnya pemerintah berpikir ada apa kegiatan besar itu digelar. Paling tidak rasa ketidakadilan masyarakat yang sudah terusik.

“Sekali lagi kami melawan, kami berjuang karena Allah. Saya ingin perubahan, saya mengatakan dan kembalikan untuk harta saya untuk berjuang. Waktu sudah mendekat, kata kuncinya ada di Go Prabowo-Sandi (GPS),” pungkasnya.

Baca Sumber

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: