Polisi Periksa Tiga Saksi Terkait Biaya Pemakaman di Makam Balung

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Polres Cilegon periksa tiga orang saksi terkait tarif tinggi yang dipatok untuk penguburan jenazah di Makam Balung yang berlokasi di Lingkungan Tegal Cabe, Kelurahan Taman Baru,...

Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiga saksi yakni penjaga makam, Ketua RT dan saksi lainnya tersebut lantaran tarif pemakaman yang dipatok hingga Rp4 juta.

“Untuk soal Makam Balung yang pertama, atas informasi tersebut Polres Cilegon melalui Satreskrim melakukan pendalaman dan permintaan keterangan tiga saksi tentang kebenaran tersebut,” kata Kapolres saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/7/2021).

AKBP Sigit mengungkapkan, ketiganya membenarkan ada biaya pemakaman Rp 4 juta bagi korban COVID-19 yang akan dikuburkan di Makam Balung.

“Setelah dimintai keterangan bahwa ada info untuk masyarakat yang akan menguburkan ada biaya 3,5-4 juta untuk biaya pemakaman,” ungkapnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga saksi, polisi belum dapat menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tengah mengumpulkan bukti atas peristiwa tersebut.

“Tim masih melaksanakan pendalaman dan permintaan keterangan terkait apakah betul uang itu sesuai atau tidak,” katanya.

Jika terdapat unsur pidana dalam kejadian itu pihaknya akan melakukan tindakan secara tegas terhadap oknum terkait.

Selain itu, Kapolres mengatakan, Makam Balung sebagai lokasi permakaman awalnya tidak diperuntukkan bagi jenazah korban Covid-19.

“Bahwa Makam Balung milik Yayasan Makam Balung bukan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah,” katanya.

Makam Balung Bukan TPU Milik Pemerintah Daerah

Pengurus Yayasan Makam Balung, Samsul Abidin Saat Menunjukan Bukti Kepengurusan Sah

Sementara, Humas Yayasan Makam Balung Samsul Abidin membenarkan bahwa Makam Balung bukanlah TPU milik pemerintah daerah.

“Makam Balung adalah kuburan pengganti wakaf-wakaf masyarakat gusuran bukan TPU,” ucapnya.

Hal itu dibuktikan dengan sejumlah bukti berupa Akta Notaris serta Akta Pendirian dari Kemenkum-HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Samsul juga memperlihatkan bukti Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir atas nama Yayasan Makam Balung dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf penyerahan dari PT. Krakatau Steel.

Lahan Makam Balung adalah sebagai lahan pengganti lahan makam masyarakat gusuran Nomor: 39/Dir.SDM & U-KS/2012. Sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 336/A.I/2/SK/73 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 185 K/Ag/2020.

Atas pertimbangan kemanusiaan, Samsul menuturkan pihaknya membolehkan masyarakat di luar gusuran yang ingin menguburkan anggota keluarganya karena Covid-19 dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yayasan.

Terkait dengan orang yang mengaku sebagai pengurus Makam Balung yang meminta biaya senilai Rp4 juta untuk penguburan jenazah korban Covid-19 menurutnya bukan bagian dari Pengurus Yayasan Makam Balung.

ia menegaskan pihaknya tidak memungut biaya penguburan untuk warga gusuran, kecuali jika keluarga yang ingin menguburkan anggota keluarganya meminta bantuan ke pihak yayasan untuk penggaliannya, dengan biaya maksimal Rp1 juta.

“Kalau dari luar eks gusuran sama saja, kalau ada yang mengatakan diminta infaq itu betul, tapi kita tidak pernah mematok besarannya. Infaq itu akan dipergunakan untuk biaya perawatan Makam Balung sebanyak tiga kali dalam setahun,” tuturnya.

Atas adanya kejadian tersebut, Samsul mengimbau kepada warga yang ingin menguburkan anggota keluarganya di Makam Balung agar menghubungi pengurus yang sah dan resmi.

Penulis: Maulana Abdul Haq

Categories
Hukum & Kriminal

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: