Polemik Hiburan Malam, Dewan Minta Pemkot Cilegon Evaluasi

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Polemik terkait keberadaan dan izin operasional tempat hiburan malam (THM) di Cilegon kembali mencuat....

Hal tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi I, III, dan IV DPRD Cilegon bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), serta Dinas Satpol PP Cilegon di Ruang Rapat DPRD Cilegon, Senin (11/1/2021).

Dimana belakangan, beberapa THM kedapatan melanggar waktu operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah, terutama ditengah pandemi Covid-19 yang menimbulkan berbagai protes di masyarakat.

Menyikapi polemik tersebut, DPRD mendesak Pemkot Cilegon untuk segera mengevaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah diajukan ke Pemprov Banten.

Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Erik Airlangga mengatakan, harus ada evaluasi secara spesifik terutama terkait dengan izin penyelenggaraan THM yang saat ini diketahui hanya merupakan sarana pendukung hotel dan restoran.

“Makanya kedepan harus lebih spesifik lagi, RIPPDA nya harus diambil dulu di provinsi, nanti kalau memang ada yang kurang, ada Perda yang kurang nanti kita revisi bersama,” katanya.

Erik mengungkapkan, Cilegon sebagai kota industri akan sulit lepas dari keberadaan THM. Namun demikian pihaknya mendesak pemerintah untuk mempertegas izin dan aturan operasionalnya.

“Gimana caranya, yah itu pemerintah mau melegalkan atau memang mau menutup seterusnya. Kalau memang dilegalkan, legalkan, tapi kalau memang tidak yah tidak, tutup,” ujarnya.

Pemkot Harus Menata dan Menertibkan

Hal itu juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin. Ia mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk menata keberadaan THM di Kota Cilegon.

Tentunya penataan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan yang ada di pemerintah itu sendiri.

“Tentu pemerintah sebenarnya kepala daerah, punya kewenangan untuk menertibkan itu, jangan ini dibuat ngambang,” tuturnya.

Hasbudin menilai, Pemkot Cilegon seolah hanya hadir saat masyarakat gencar melancarkan protes saja, sedangkan keberadaanya hilang saat tidak ada protes.

“Kembali kepada political will pemerintah daerah. Ketegasan dari kepala daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparbud Cilegon, Mamat Slamet mengatakan RIPPDA yang telah diajukan sejak 2017 lalu tersebut saat ini masih tersendat du Biro Hukum Pemprov Banten.

Ia menjelaskan dalam RIPPDA yanh diajukan, Disparbud hanya merekomendasikan untuk usaha-usaha pariwisata, salah satunya adalah restoran dan hotel.

“Kalau tempat hiburan terkait diskotik (THM), tidak diajukan sama sekali,” pungkasnya.

Iffan Gondrong

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: