Pilkada Serentak Masih Menyisakan Masalah Hukum

BERKARYA.CO.ID – Pilkada serentak 2017 belum sepenuhnya tuntas dari masalah hukum dan sengketa. Laporan empat daerah ke Komisi II DPR, di Ruang Sidang Gedung Nusantara, Jumat (13/1/2014) petang tadi,...
Ilustrasi/Net

BERKARYA.CO.ID – Pilkada serentak 2017 belum sepenuhnya tuntas dari masalah hukum dan sengketa. Laporan empat daerah ke Komisi II DPR, di Ruang Sidang Gedung Nusantara, Jumat (13/1/2014) petang tadi, menegaskan bahwa riak-riak konflik bisa saja berlanjut.

Menurut Ketua Komisi II Zainudin Amali, ada beberapa masalah yang menjadi sengketa dan dibahas. Meski KPU di daerah masing-masing telah menentukan ‎pasangan calon, ternyata hal itu masih dipermasalahkan calon yang tak lolos.

“Ini ada beberapa laporan dari daerah. Kota Jayapura, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Boalemo, Kota Pematang Siantar,‎” katanya, saat ditemui sebelum rapat.

Yang paling keras melontarkan pernyataan saat rapat adalah Kota Jayapura. Pasalnya, mereka merasa ada ketidakadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan pengesahan calon tunggal Benhur Tommy Mano.

“Kami tidak terima putusan MK, karena ada masalah dalam rekomendasi. Tapi di calon lain, harusnya juga ditetapkan yang sama, harus adil, mereka juga banyak masalah yang sama dengan kami dalam rekomendasi,” kata calon Walikota Boy Markis Dawir yang gugur.

Karena itu dia meminta keadilan dan Komisi II bisa melihat permasalahan ini secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Dia pun menyinggung, karena permasalahan hukum yang tak adil ini, muncul akhirnya gerakan-gerakan Papua Merdeka.

Sumber : jpnn.com

Categories
IndexPolitik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: