Penggugat Dana Hibah Pemkot Cilegon Dinilai Salah Kaprah

CILEGON, BERITAKARYA.CO.ID - Gugatan terkait dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemkot Cilegon tahun 2018-2020 kepada sejumlah organisasi, dinilai salah kaprah....

Hal tersebut dikatakan Agus Rahmat sebagai kuasa hukum para tergugat saat menanggapi atas gugatan yang dilayangkan oleh Muhammad Kholid kepada sejumlah organisasi penerima hibah bansos Pemkot Cilegon, Senin (19/10/2020).

Agus menganggap, Kholid selaku penggugat menunjukkan ketidakpahaman tentang bagaimana mekanisme dalam mengajukan gugatan dan penyelesaian perkara pemberian dana hibah bansos dari Pemerintah Daerah.

“Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara permohonan hibah maupun bansos yang diajukan oleh organisasi yang sah di Cilegon kepada pemerintah daerah,” katanya.

Agus mengatakan perkara yang timbul bukanlah sengketa perdata yang dianggap perbuatan melawan hukum atau sengketa antar penggugat dengan para tergugat, karena tidak ada hubungan hukum antara para tergugat dengan penggugat dan bukan pula perkara pidana.

Maka dari itu, kata Agus, perkara persoalan hibah ke Pengadilan Negeri adalah sebuah tindakan yang salah kaprah. Karena, lanjut dia, hal tersebut merupakan kewenangan Komisi Keterbukaan Informasi Publik.

“Dan bila menyangkut pemberi hibah, maka merupakan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia yang mempunyai peran dan fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah, baik Pusat maupun daerah,” katanya.

Agus menambahkan, pengawasan itu juga termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia,“ jelasnya.

Masih kata Agus, jika Penggugat menginginkan keterbukaan dari Penyelenggara Pemerintahan, seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Serang, namun melalui Komisi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Mempertanyakan tentang hibah atau menyatakan keberatan tentang hibah bansos kepada penyelenggara publik, maupun penerima adalah bukan perkara perdata maupun pidana,” ujarnya.

“Oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara administrasi pelayanan publik tentang hibah dan bansos. Bukan perkara sengketa perdata, bukan sengketa hak, dan bukan perkara pidana. Maka Pengadilan Negeri tidak punya kewenangan untuk mengadili dalam perkara ini,” tuturnya.

Selain itu, Agus menyebutkan, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan hibah bansos tersebut. Pasalnya, penggugat bukan merupakan bagian dari organisasi para tergugat, juga bukan bagian dari perangkat para turut tergugat.

Penggugat, kata dia, hanya memberitahukan bahwa dirinya adalah warga masyarakat yang tinggal di Cilegon, dan tidak menyebutkan kapasitas sebagai apa dalam melakukan gugatan.

Sehingga, Penggugat bukanlah bagian dari pihak yang dapat melakukan gugatan, karena tidak ada perkara apapun antara penggugat dengan tergugat dan para turut tergugat.

“Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Karena bukan menjadi bagian dari para tergugat dan para turut tergugat dan tidak ada hubungan hukum serta keterkaitan antara penggugat dengan para tergugat dan para turut tergugat, sehingga penggugat tidak mempunyai dasar untuk menjadi pihak dalam perkara ini melakukan gugatan,” ungkapnya.

Apabila Penggugat tidak dapat memberikan bukti sebagai apa atau dalam kapasitas yang bagaimana untuk mengajukan gugatan dalam perkara A Quo, ujar Agus, dengan demikian maka penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio).

“Dengan demikian maka gugatan ini tidak memiliki syarat formil. Oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majlis Hakim Pemeriksa Perkara dan mengadili
perkara ini berkenan memerintahkan Penggugat untuk menyampaikan setidaknya menunjukkan dalam kapasitasnya dan keterkaitan dengan organisasi para tergugat dan atau para turut tergugat,” ujarnya.

“Dalam hal Penggugat gagal memperlihatkan bukti tersebut, maka kami Para Tergugat mohon kepada kepada Majlis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara A Quo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan A Quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena tidak ada hubungan kausalitas antara Penggugat dan Para tergugat,” pungkasnya.

Zainal Mutakin

Categories
Hukum & Kriminal

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: