Pengadaan Barang Jasa Rawan Korupsi

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - KPK mengajak pemerintah daerah (pemda) se-Provinsi Banten untuk serius mengawasi titik rawan Pengadaan Barang Jasa (PBJ)....

Hal iti disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi (rakor) pengawasan PBJ secara daring, Selasa (4/5/2021).

Direktur Korsup Wilayah II, Yudhiawan menyampaikan bahwa dari 8 area intervensi program koordinasi supervisi (korsup) pencegahan terintegrasi, PBJ merupakan salah satu area intervensi yang paling penting dan sering menjadi modus tindak pidana korupsi.

“Titik rawan PBJ yang sering ditemukan dalam kasus korupsi yang ditangani APH antara lain pengaturan atau manipulasi pemenang, mark-up HPS, HPS ditentukan oleh vendor, barang tidak sesuai spek, sistem “bagi-bagi kue” serta kickback seperti suap dan gratifikasi,” ujar Yudhiawan.

Secara keseluruhan, Yudhiawan menambahkan, nilai MCP provinsi Banten tahun 2020 yaitu sebesar 83 persen. Angka ini, katanya, di atas rata-rata MCP nasional yaitu sebesar 64 persen. Sedangkan, lanjut Yudhiawan, khusus untuk capaian MCP PBJ provinsi Banten memperoleh nilai 78,1 persen.

“Salah satu indikator yang memerlukan perbaikan ke depan adalah terkait penayangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yaitu 56,73 persen,” kata Yudhi.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, R Bimo Gunung Abdul Kadir menyampaikan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

“Hal ini tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 76 Ayat 1 bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui APIP,” ujar Bimo.

Bimo juga mengingatkan bahwa harkat, martabat, derajat, independensi, objektifitas APIP sudah ditingkatkan lebih tinggi dari sebelumnya sebagaimana diatur oleh PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga rekrutmen inspektur kabupaten/kota menjadi kewenangan gubernur dan rekrutmen inspektur provinsi menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut Bimo menjelaskan bahwa pengawasan PBJ dilakukan sejak tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan atau barang/jasa.

Secara detil, Bimo juga memaparkan titik kritis dan risiko di masing-masing fase PBJ tersebut.

Pada rakor tersebut, juga diberikan kesempatan bagi pemda untuk saling berbagi pengalaman dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di wilayahnya.

Mewakili beberapa pemda dengan capaian skor PBJ yang dinilai sudah cukup baik, yaitu Pemkab Lebak diwakili Sekda Virgojanti, Pemkot Cilegon diwakili Sekda Maman Mauludin, dan Pemprov Banten diwakili Kepala Biro Barang Jasa.

“Pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat Daerah antara lain audit kepatuhan PBJ tahun 2020 dan audit dengan tujuan tertentu pada informasi teknologi (IT) PBJ tahun 2020,” ujar Sekda Lebak, Virgojanti.

Lebih lanjut Sekda Virgojanti memaparkan rekap data perencanaan PBJ Tahun Anggaran 2021 di Pemkab Lebak. Ia menyebut ada 519 paket dengan total nilai Rp332 miliar.

Terdiri atas 257 paket dengan pagu Rp303 miliar menggunakan proses tender dan 262 paket dengan pagu Rp28,9 miliar non-tender. 79 persen paket dengan nilai pagu Rp262 miliar merupakan jenis pengadaan konstruksi.

Terakhir, KPK mengingatkan agar proses PBJ senantiasa dilakukan secara transparan, akuntabel, yang dilandasi nilai kejujuran dan integritas.

“Bukan hanya di Banten, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Setelah pertemuan ini diharapkan pemda se-Banten menentukan fokus kegiatan PBJ yang dilanjutkan dengan pengawasan melalui Reviu HPS dan probity audit,” tutup Yudhiawan.

Iffan Gondrong

Categories
Siaran Pers

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: