Pemkot Cilegon Usulkan Cabut Perda LKK

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Pemkot Cilegon usulkan mencabut Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)....

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Cilegon bersama Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD, Senin (31/5/2021).

Kabag Pemerintahan Setda Cilegon, Lina Komalasari mengatakan, pencabutan Perda tersebut dilatarbelakangi oleh dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5 Tahun 2007 sebagai landasan hukum Perda LKK.

Yang kini telah diubah dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Dimana, lanjut Lina, pada pasal 14 memyebutkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tersebut berlaku simultan mutatis untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

“Jadi, kita harus menyesuaikan Permendagri nomor 18 Tahun 2018,” kata Lina usai hearing, Senin (31/5/2021).

Lina menyampaikan, apabila usulan pencabutan itu disepakati, Perda tersebut akan diganti oleh Peraturan Walikota (Perwal), yang di dalamnya nanti terdapat beberapa perubahan, diantaranya penambahan persyaratan bagi masa jabat LKK dalam satu periode.

“Yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu tidak boleh rangkap jabatan, masa periodenya hanya 2 periode dan tidak boleh masuk sebagai anggota partai politik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda Ahmad Efendi mengatakan, usulan pencabutan Perda LKKbtersebut baru memasuki tahapan penjelasan landasan yuridis dan landasan sosial.

“Selanjutnya nanti ada rapat internal di Bapemperda untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Nanti dari Bapemperda akan mengajukan semacam rekomendasi kepada pimpinan agar dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), kemudian nanti akan diparipurnakan,” katanya.

Efendi mengungkapkan, Bapemperda secara prinsip menyepakati usulan pencabutan Perda tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi keharusan dalam prinsip hukum.

Namun demikian, Efendi berharap Perwal yang akan dibuat untuk menggantikan Perda LKK dapat sesuai dengan landasan hukum Permendagri tanpa mengedepankan kepentingan politis semata.

“Mudah-mudahan kebijakan Wali Kota atau Perwal nya akan mengacu pada Permendagri yang memang menjadi landasan masing-masing aturan,” tutupnya.

Penulis: Maulana Abdul Haq

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: