Pemkot Cilegon Berlakukan 75 Persen Pegawai Kerja Dari Rumah

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Pemkot Cilegon keluarkan aturan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang akan mulai berlaku pada 11-25 Januari mendatang....

Dimana dari total pegawai, hanya 25 persen yang akan bekerja langsung di kantor. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor pemerintahan.

Kebijakan itu telah ditetapkan Walikota Cilegon, Edi Ariadi melalui Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 443/14/BKPP tentang Pemberlakuan Work From Home (WFH) Bagi Pegawai Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Heri Mardiana mengatakan, pembagian jumlah pegawai yang bekerja di kantor dan dari rumah, diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021.

Heri menjelaskan, dalam aturan tersebut, pembagian 75 persen pegawai bekerja dari rumah hanya diperuntukkan bagi daerah yang masuk dalam kategori zona merah.

Artinya di Provinsi Banten seharusnya hanya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Namun dalam intruksi itu, kabupaten kota lain yang tidak zona merah bisa mengimplementasikan 75 persen pegawai bekerja dari rumah dengan beberapa syarat.

Diantaranya, jika jumlah pasien Covid-19 yang meninggal di atas rata-rata nasional, jumlah yang terkena Covid-19 di atas nasional, sedangkan jumlah yang sembuh di bawah rata-rata nasional.

“Kita khawatir, ASN kita sudah banyak yang Covid di OPD (Organisasi Perangkat Daerah), makanya kita berlakukan 75 persen,” ujar Heri saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (8/1/2021).

Untuk memastikan para pegwai bekerja sebagaimana mestinya, pengawasan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

Selain itu, Pemkot Cilegon juga memiliki sistem yang tersambung dengan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Sandi (DKISS) yang bisa melacak keberadaan pegawai.

“Kemudian yang 75 persen itu harus lapor ke BKPP,” ujar Heri.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra menuturkan, pemberlakukan WFH hingga 75 persen pegawai itu demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintahan.

Karena beberapa waktu terakhir jumlah sebaran Covid-19 di Kota Cilegon di lingkungan pemerintahan semakin meningkat, bahkan telah mengganggu pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Upaya lainnya, setiap kantor harus menerapkan prokes juga yang tidak WFH, harus menyiapkan hand sanitizer, dan yang lainnya,” tuturnya.

Zainal Mutakin

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: