Pansus Setujui Perda Zonasi Pesisir

BERITAKARYA.CO.ID, SERANG - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sebut Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebagai pedoman pengelolaan sumberdaya alam di laut Banten. ...

Hal itu disampaikan Andika saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Gubernur Banten tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Kamis (7/1/2021).

“Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut,” kata Andika dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Banten.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Budi Prajogo tersebut, Andika mengatakan, dalam pengelolaannya diperlukan pedoman.

Hal itu diperlukan agar setiap badan hukum atau individu yang melakukan pemanfaatan sumberdaya pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil tidak merusak kelestarian alam dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan.

“Oleh karenanya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memiliki izin yang berpedoman pada perda RZWP3K yang kita paripurnakan hari ini.” katanya.

Lebih lanjut Andika menjelaskan, Perda RZWP3K menjadi pedoman penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan perencanaan.

“Dimana di dalamnya memuat kegiatan yang boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan”, ujarnya.

Andika juga mengungkapkan, dengan adanya Perda tersebut, Pemprov Banten akan memiliki peraturan rencana tata ruang laut, sesuai kewenangannya sepanjang 12 mil diukur dari pasang tertinggi kearah laut lepas dengan panjang pantainya kurang lebih 517,42 km dan luas lautnya 11.112,590 km2.

“Peraturan daerah ini bagi Provinsi Banten akan sangat bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat dan memitigasi kerusakan sumber daya alam laut,” tuturnya.

Pansus Telah Melakukan Kajian

Ketua Panitia Khusus Raperda RZWOP3K DPRD Banten, Miptahudin mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian sesuai prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah.

Selain meminta pendapat semua stake holder pesisir di Banten dan pendapat ahli dari para akademisi kelautan, pihaknya juga telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang memiliki perda serupa.

“Dan tentu saja konsultasi dengan kementerian terkait di pemerintah pusat sudah kami lakukan. Atas kajian-kajian tersebut, kami panitia khusus merekomendasikan kepada rapat paripurna DPRD untuk menyetujui raperda tersebut menjadi perda,” tandasnya.

Editor: Zainal Mutakin

Categories
Serang

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: