Mutasi Terganjal Kemendagri

BERKARYA.CO.ID, SERANG – Pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Banten berdasarkan SOTK baru sejatinya akan dilakukan pada Jumat (13/1/2017) lalu. Namun pelantikan yang ditunggu-tunggu Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tidak...
Aparatur Silip Negara/Net

BERKARYA.CO.ID, SERANG – Pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Banten berdasarkan SOTK baru sejatinya akan dilakukan pada Jumat (13/1/2017) lalu.

Namun pelantikan yang ditunggu-tunggu Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tidak jadi dilakukan. Pelantikan itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, alasannya menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu menjadi perhatian akademisi Universitas Mathlaul Anwar, Eko Supriatno.

“Pelantikan (mutasi dan rotasi) ini sudah sangat diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Tidak ada lagi alasan untuk memperlambat, karena program pembangunan di Banten sudah harus berjalan,” kata Eko Supriatno, Selasa (17/1/2017) siang tadi.

Eko mengatakan, saat ini roda pemerintahan di Banten belum bisa berjalan karena para pejabat dan pelaksana kegiatannya menunggu proses pelantikan setelah SOTK yang baru dibentuk.

Menurutnya, proses rotasi dan mutasi di Pemprov Banten juga dianggap rawan terjadi intervensi oleh pihak-pihak yang terkait dengan calon petahana di Pilkada Banten.

“Bisa saja Kemendagri diintervensi oleh parpol di pusat karena mau menyelamatkan para pejabat yang diinginkan oleh calon petahana. Sebab ditundanya pelantikan ini kan karena momentum Pilkada yang semakin panas saja,” kata Eko yang juga dosen IAIN SMH Banten dan Universitas Serang Raya itu.

Eko menegaskan, rotasi dan mutasi merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan semangat reformasi birokrasi. Dalam tataran pemerintahan, mutasi dan rotasi menjadi bagian dari perubahan menuju pelayanan lebih baik. “Pemerintah wajib memberikan pelayanan prima dan optimal,” tuturnya.

Ia juga berharap kepada Plt Gubernur Banten, Nata Irawan agar tidak bertindak inkonsisten dalam melaksanakan kebijakan mutasi, rotasi dan promosi pegawai. Seorang pelaksana tugas juga harus serius serius merumuskan posisi pejabat yang akan dirotasi khususnya pejabat eselon II yang akan memimpin satuan kerja perangkat daerah.

“Plt Gubernur jangan terkesan main-main, harus serius merumuskan formasi pejabat yang akan dirotasi, khususnya eselon II. Harusl dilakukan matang dan cepat,” ujarnya.

Editor : irfan Luthfi Arief

Sumber : Newsmedia.co.id

Categories
IndexSerang

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: