Mediasi Sengketa Gugatan Deadlock, Joni-Hawasi Minta Kebijaksanaan

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Mediasi sengketa gugatan bakal calon walikota dan wakil walikota dari jalur perseorangan Malim Hander Joni-Hawasi Syabrawi dan KPU digelar secara tertutup di Kantor Bawaslu Cilegon, Rabu...
Malim Hander Joni
Malem Hander Joni, Bacalon Walikota Jalur Perseorangan, Beserta Tim Usai Mediasi di Kantor Bawaslu Cilegon

Pada mediasi tertutup itu, pihak yang bersengketa, Joni-Hawasi dan KPU Cilegon masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, sehingga belum ada titik temu (deadlock).

Diketahui, KPU Cilegon menolak berkas perbaikan syarat dukungan Joni-Hawasi setelah sebelumnya tidak memenuhi syarat lolos verifikasi faktual.

Joni mengatakan, pihaknya ingin mempertegas kepada pihak KPU Cilegon sebagai penyelenggara pemilu, terkait berkas perbaikan syarat dukungan itu.

Pada proses penginputan data pada sistem informasi pencalonan (silon), serta saat akan mencetak berkas syarat dukungan tersebut, Joni mengaku timnya menemui beberapa kendala.

“Sebenernya kita hanya mempertegas alasan itu dan meminta kebijaksanaan,” katanya usai mediasi.

Secara material berkas perbaikan syarat dukungan, ungkap Joni, dirinya bersama Hawasi sudah tercatat dalam Silon KPU. Ia mengatakan syarat dukungan perbaikan sebanyak 35 ribu lebih dan jumlah minimal sebaran dukungan sudah terpenuhi.

Namun, karena adanya keterlambatan pada sistem, maka pihaknya juga terlambat untuk menyerahkan berkas perbaikan tersebut.

“Sayangnya tim kita tidak menyampaikan komunikasi itu, bahwa ada keterlambatan dalam sistem. Jadi memang ini butuh pertimbangan,” ujarnya.

Joni berharap, adanya keterlambatan pada sistem tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan oleh KPU Cilegon dan tentunya Bawaslu sebagai pihak yang menengahi sengketa itu.

“Ranah ini kan ranah yang perlu dipertimbangkan, sebagai bentuk kebijaksanaan demokrasi. Kita harapkan demikian,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu, Siswandi mengatakan, pemohon dalam hal ini Joni-Hawasi, meminta untuj diberi kesempatan oleh KPU.

Namun, pada mediasi awal yang dilaksanakan secara tertutup itu, keduanya masih mempertahankan pendapatnya masing-masing.

“Ada waktu dua hari, maka akan dimaksimalkan oleh mereka. Kita beri kesempatan untuk merenung agar mendapat jalan tengah di mediasi yang kedua,” katanya.

Jika pada mediasi kedua yang akan dilaksanakan pada Kamis (13/8/2020) belum juga ada titik temu, ucap Siswandi, maka akan dilaksanakan sidang secara terbuka (Ajudikasi).

“Kalau besok kemudian masih deadlock atau masih sesuai pendapat masing-masing, maka akan diberi kesempatan untuk musyawarah terbuka (Ajudikasi), prosesnya itu 10 hari,” tandasnya.

Zainal Mutakin

Categories
Politik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: