Maman Rangkap Tiga Jabatan, Begini Kata Gandung Ismanto

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2020 dibeberapa daerah harus ditunda....

Di Banten sendiri, diketahui pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Serang serta Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yang seharusnya dilaksanakan pada 17 Februari 2021 harus ditunda.

Hal itu lantaran adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120/738/OTDA, tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah, yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Akmal Malik atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Februari 2021.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Dr Gandung Ismanto memandang hal tersebut menyebabkan efek domino terhadap tatanan pemerintahan di daerah.

“Problemnya sebenarnya ada di Kemendagri, yang tanpa alasan yuridis memadai menunda pelantikan, sehingga menyebabkan efek domino terhadap dilanggarnya tatanan kepemerintahan yang sudah berjalan,” kata Gandung kepada Beritakarya.co.id, Selasa (16/2/2021).

Sementara, terkait dengan pengangkatan Plh Walikota Cilegon yang diserahkan kepada Maman Mauludin yang tengah menduduki posisi sebagai Pj Sekda serta Kepala BPKAD Cilegon, Gandung mengatakan hal itu bukan masalah sepanjang memenuhi syarat jabatan.

“Memang boleh saja Penjabat Sekda yang belum definitif diberi tugas menjadi Plh Walikota, karena bersifat ad-hoc dan dengan kewenangan yang limitatif,” ujarnya.

Namun demikian, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta itu mengungkapkan, ada dua hal yang harus dipahami dengan diangkatnya Pelaksana Harian Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada.

Gandung menyebutkan, hal pertama yakni mengindikasikan adanya masalah yang bersifat kedaruratan. Karena, lanjut Gandung, pada umumnya pengangkatan Pj, Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Tugas (Plt), maupun Plh secara umum terkait dengan adanya vacuum of power (kekosongan kekuasaan) dalam pemerintah daerah.

“Hanya persoalannya, saat ini Kemendagri memilih untuk mengangkat Plh meski secara de facto tidak terjadi vacuum of power, dan ini yang tidak bisa dipahami publik alasannya,” ungkapnya.

Hal kedua lanjut Gandung, secara etis Plh dalam hal ini Plh Walikota Cilegon seharusnya tidak berasal dari internal Pemkot Cilegon, apalagi sedang merangkap jabatan sebagai Pj Sekda.

“Hal ini agar tidak menimbulkan tafsir-tafsir dan meminimalisir kepentingan politik yang dapat mengganggu kinerja birokrasi ke depan,” tuturnya.

“Apalagi tradisinya selama ini Pj maupun Plh biasanya diambil dari pejabat provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” pungkasnya.

Zainal Mutakin

Categories
CilegonPolitik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: