Kritik Buzzer yang Perlu Diluruskan

Catatan Isbatullah Alibasja...
Isbatullah-Alibasja
Isbatullah Alibasja

Akhir-akhir ini Buzzer Paslon 01 mempertanyakan program pendidikan gratis di Kota Cilegon, tentu upayanya kita hargai, kita memang membutuhkan kritik yang konstruktif.

Sayangnya narasi kritik yang dibangun oleh Buzzer Paslon 01 itu ingin mendiskreditkan Paslon 02, hal ini rada kebabalasan, sehingga ada beberapa hal yang harus kami luruskan.

Supaya tidak gagal paham, ada baiknya saya flashback ke belakang terkait gagasan Pendidikan Gratis dan Pengobatan Gratis, kurang lebih tahun 2005-2006, kita para Aktivis Sosial dan beberapa elemen mahasiswa Cilegon mengusulkan “Program Pendidikan Gratis SD-SMU/Sederajat dan Program Kesehatan Gratis ke Pimpinan DPRD Kota Cilegon

Saat itu terjadilah perdebatan dan diskusi perihal gagasan tersebut. Pihak DPRD Cilegon berpendapat bahwa program itu membutuhkan biaya tinggi, dan anggaran APBD belum mampu membiayai program usulan tersebut.

Maka kita sampaikan bahwa bukan hal ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi ini soal ada tidaknya good will/political will dari Pemkot Cilegon.

Kita mencontohkan studi kasus di Kabupaten Jembrana Propinsi Bali yang APBD-nya kecil tapi sudah mampu melaksanakan “Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis. Karena soal apa? Hanya soal good will dari bupati-nya. Akhirnya perdebatan itu deadlock tanpa menghasilkan solusi.

Pada tahun 2009, Alm Tb Aat Syafaat tiba-tiba melakukan terobosan kebijakan. Kebijakan yang diluar prediksi kami. Alm TbAat Syafaat meluncurkan “Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis”.

Tentu kami bersyukur, karena perkara pendidikan dan kesehatan adalah bagian dari hak-hak dasar masyarakat.

SMA/SMK Tanggung Jawab Provinsi

Program Pendidikan Gratis tersebut mencakup menggratiskan uang pangkal atau biasa disebut uang bangunan dan SPP. Memang buku-buku/LKS dan seragam siswa harus membeli sendiri.

Cakupan sekolah yang digratiskan pun hanya sekolah negeri, yang swasta belum. Tapi hal tersebut bisa disiasati lewat bantuan hibah dan lain-lain oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Tak berselang lama tiba-tiba pemerintah pusat menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SMP.

Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. Maka hal ini berdampak pada Program Pendidikan Gratis Kota Cilegon.

Lalu terbitlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tentu hal itu juga berdampak pada Program Kesehatan Gratis Kota Cilegon.

Disini pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota mesti terus dibenahi, suapaya tidak tumpang tindih. Apalagi soal hak-hak dasar masyarakat yang menyangkut soal pendidikan dan kesehatan.**

Categories
Opini

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: