KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Selasa 26 April 2022....

Tiga tersangka itu yakni Sekretaris Dindikbud Banten selalu Kuasa Penggunaan Anggaran, Ardius Prihantono (AP) , dua pihak swasta yakni Agus Kartono (AK) dan Farid Nurdiansyah (FN).

KPK juga langsung melakukan penahanan atas dua dari tiga tersangka itu untuk mempercepat proses penyidikanselama 20 hari terhitung 26 April 2022 hingga 15 Mei 2022.

Dari rilis yang diterima Redaksi Beritakarya.co.id, KPK menyatakan bahwa berdasarkan informasi berbagai sumber informasi maupun data, ditemukanlah bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan pada Agustus 2021.

Kasus tersebut bermula ketika AP selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dindikbud Banten dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan, sekitar Oktober 2017 menerima informasi calon lokasi lahan untukpembangunan SMKN 7 Kota Tangsel dari FN dan Imam Supangi selaku pengawas SMA Dindikbud Banten.

AP kemudian melakukan survei lahan bersama dengan FN, Imam Supangi, Agus Salim (Lurah Rengas), dan Oka Kurniawan selaku onsultan dari PT GBK Gemilang Berkah Konsultan.

Lokasi lahan yang disurvei adalah milik SOFIA M Suju di Rassat dan Franky dengan luas lahan sekitar 7.000 meter persegi.

AP selaku KPA diduga tidak menyusun laporan hasil sunvei tersebut dalam bentuk Berita Acara.

Pada November 2017, terbit Surat Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SMAN dan SMKN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dengan menyebutkan AP menjabat sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pengadaan Tanah.

Pada Desember 2017, AP menerima laporan terkait Penilaian Tanah Pengganti atas permintaan Dindikbud Banten yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel.

Lahan yang dinilai yaitu lahan milik Sofia M Suju di Rassat dengan nilai tanah sebesar Rp2,9 juta per meter. Penilaian itu diduga mengabaikan kondisi akses utama menuju lahan dari Jalan Punai l yang tertutup tembok warga.

Atas hasil penilaian tersebut, AP tidak melakukan pemaparan di hadapan Tim Koordinasi. Masih di Desember 2017, AK menghadiri musyawarah bentuk ganti kerugian tanpa memiliki kuasa khusus dari Sofia dan musyawarah pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang hanya dihadiri oleh AP, AK, dan Agus Salim.

Disepakati bahwa harga lahan sebesar Rp2,9 juta per meter dan luas lahan 5.969 meter persegi sehingga total besaran nilai ganti kerugian dalam bentuk uang adalah sebesar Rp17,8 miliar.

Tindakan AP selaku PPK diduga telah memproses dan menandatangani terlebih dulu dokumen Berita Acara Pembayaran ganti rugi lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 7 Tangsel dan kwitansi dengan penerima pembayaran yaitu AK.

Seharusnya pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. AP selaku PPK juga membayar ganti kerugian kepada AK yang bukan merupakan pemilik tanah yang sah sebesar Rp17,8 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Banten, diduga merugikan keuangan negara daerah sebesar Rp10,5 miliar diantaranya yaitu AK menerima sekitar Rp9 miliar, FN menerima sekitar Rp1,5 miliar.

KPK menyayangkan proses awal pembangunan sekolah sebagai fasilitas pendidikan, disalahmanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perbuatan para Tersangka diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PerGub Banten Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Provinsi Banten.Mereka juga diduga melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaaan Pengadaan Tanah.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Iffan Gondrong

Categories
Hukum & Kriminal

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: