KPK Terima 86 Laporan Penerimaan Gratifikasi Hari Raya

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - Hingga 17 Mei 2021, KPK menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momen Ramadan dan Idul Fitri 2021 dengan total nilai Rp198,18 juta....
Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding
Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding

Hal itu diungkapkan Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding melalui press release yang diterima Redaksi Beritakarya.co.id, Jumat (21/5/2021).

Ipi Maryati mengungkapkan, penerimaan gratifikasi itu terdiri dari 81 laporan penerimaan gratifikasi dan 5 laporan penolakan gratifikasi.

Laporan tersbut berasal dari BUMN sebanyak 20 laporan, Kementerian 17 laporan, pemerintah provinsi, kabupaten/kota 40 laporan, dan 9 laporan dari lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya.

Masih kata Ipi Maryati, barang gratifikasi yang dilaporkan berupa parcel makanan senilai total Rp24,15 juta dan bingkisan barang lainnya senilai Rp25,14 juta. Selebihnya berbentuk uang senilai Rp148,89 juta dengan nilai laporan terendah senilai Rp500 ribu hingga dalam bentuk pecahan mata uang asing senilai SGD10.000.

Tujuan pemberian dimaksud sebagai tambahan uang dalam menyambut Bulan Ramadhan, THR Idul Fitri, hingga ucapan terima kasih sekaligus pemberian dalam rangka hari raya.

Sedangkan medium pelaporan yang paling banyak digunakan adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) unit pengelola gratifikasi (UPG) sebanyak 35 laporan.

GOL individu berjumlah 27 laporan, dan surat elektronik baik yang disampaikan oleh individu maupun melalui UPG sebanyak 22 laporan. Sementara 2 laporan disampaikan melalui surat/pos.

Berdasarkan data empat tahun terakhir 2017 – 2020 KPK menerima rata-rata 164 laporan penerimaan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya.

Pejabat yang Tidak Lapor Diancam Pidana Seumur Hidup

KPK mengimbau kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khusus terkait momen Ramadan dan Idul Fitri, agar segera melaporkan ke KPK.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” jelas Ipi Maryati.

Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berupa penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Mengacu kepada Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, pelapor menyampaikan laporannya dengan mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi tentang identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; informasi pemberi gratifikasi; jabatan penerima gratifikasi.

Selain itu tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; uraian jenis gratifikasi yang diterima; nilai gratifikasi yang diterima; kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

Formulir isian laporan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pelaporan gratifikasi saat ini juga semakin mudah melalui aplikasi GOL. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Editor: Iffan Gondrong

Categories
Siaran Pers

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: