KPK Minta Pemkot Cilegon dan KS Benahi Status Aset

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Pemkot Cilegon dan PT Krakatau Steel (KS) benahi status aset miliknya masing-masing....

Hal itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK Yudhiawan Wibisono saat mempertemukan Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Steel yang digelar di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Kamis (27/5/2021).

Dimana diketahui, hingga saat ini masih terdapat aset milik Pemkot Cilegon dan PT KS yang tumpang tindih dan belum memiliki kejelasan status. Salah satunya yakni Kantor Walikota Cilegon yang berdiri diatas lahan milik PT KS.

“Kenapa harus dipertemukan? Karena ini menyangkut masyarakat. Penertiban aset, gunanya untuk kepentingan masyarakat Cilegon di mana aset-aset itu ada kepastian,” kata Yudhiawan usai pertemuan tersebut, Kamis (27/5/2021).

Yudhiawan menuturkan, penertiban aset itu sangat penting. Karena, hal itu dapat mempengaruhi rencana pembangunan di Kota Cilegon meskipun aset yang dimiliki oleh kedua belah pihak merupakan aset milik negara.

“Kalau seumpama masih milik PT KS, Pemkot tidak bisa membangun, begitupun sebaliknya. Makanya kita dari KPK yang salah satu tugas pokoknya adalah dalam pencegahan, ada satu namanya manajemen aset, yaitu sebagai program salah satu area intervensi KPK di mana manajemen aset ini menertibkan aset, mensertifikatkan aset dan pemulihan aset,” tuturnya.

Dengan demikian, Yudhiawan berharap Pemkot Cilegon dan Pabrik Baja yang berlokasi di Kota Cilegon itu dapat segera merapihkan aset milik negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Supaya aset-aset milik negara ini ada yang bertanggungjawab,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Cilegon, Epud Saefudin mengungkapkan, terkait aset tersebut, pihaknya masih merujuk pada Memorandum Of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara Pemkot Cilegon dan PT KS.

“Kita bukan ingin menguasai atau mengambil langkah sendiri, tapi dengan MoU itu dibicarakan bersama. Sesuai dengan MoU yang disepakati bahwa ini kan transaksional,” ungkap Epud.

Lebih lanjut, Epud memaparkan, sistem transaksional aset itu harus diajukan pendapat hukum terlebih dahulu kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Seperti yang pernah dilakukan antara Pemkot sebelumnya dengan PT KS untuk lahan yang sekarang digunakan Alun-alun Cilegon,” tandasnya.

Penulis: Maulana Abdul Haq

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: