KPK Ingatkan Pentingnya Koordinasi

BERITAKARYA.CO.ID, SERANG - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango meminta segenap pemangku kepentingan di Banten untuk meningkatkan koordinasi. ...
Wakil Ketua KPK
BINCANG-BINCANG: Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango disambut oleh Gubernur Banten dan Menteri PUPR saat tiba di Pendopo Gubernur Banten/beritakarya.co.id

Demikian disampaikan dalam paparannya pada Rakor Capaian Penertiban dan Penyelamatan Aset di Banten, bertempat di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Selasa (24/11/2020).

“Tingkatkan koordinasi dalam upaya perbaikan pengelolaan aset daerah. KPK akan terus bersama mendampingi pemerintah daerah, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN dan seluruh instansi yang konsen pada persoalan aset ini,” kata Nawawi.

Ia menambahkan, kehadiran KPK di daerah adalah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintah daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang KPK Pasal 6 huruf a, yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan.

Nawawi mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa selain tugas penindakan, KPK juga bertugas melakukan koordinasi dan monitoring, seperti yang saat ini sedang dilakukan.

“Jadi, kalau KPK hari ini ke Kantor Gubernur adalah dalam rangka melakukan 3 tugas pertama Pasal 6 UU No 19/2019 yaitu pencegahan, koordinasi, dan monitoring,” jelas Nawawi.

Terkait capaian penataan aset di wilayah Banten, Nawawi menyampaikan sejumlah data terkait perkembangan sertifikasi bidang tanah pemda se-Banten, penertiban kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Banten, aset pemekaran maupun aset dengan pencatatan ganda.

KPK, tambah Nawawi, juga menaruh perhatian terkait aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, termasuk permasalahan terkait situ, danau, embung, dan waduk (SDEW).

“Di Provinsi Banten ada soal situ, luar biasa potensinya. Kalau dibiarkan tentu akan menimbulkan kerugian bagi negara. KPK mendorong supaya dilakukan sertifikasi terhadap situ-situ tersebut,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pendampingan KPK.

Menurutnya, dengan pendampingan KPK aset yang selama ini sulit untuk ditarik, dapat dengan mudah dilakukan pemulihan.

“Terkait situ, kami menemukan banyak terjadi perubahan karena beberapa hal, karena sedimentasi, pemanfaatan oleh masyarakat, juga perubahan fungsi. Dengan bantuan KPK sangat besar manfaatnya dalam mengembalikan aset. Kami berterima kasih kepada KPK dan Kementerian ATR/BPN yang telah membantu,” ujar Basuki.

Aset Bermasalah Karena Sering Dilupakan

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin menyampaikan konsen pihaknya untuk dapat memenuhi target sertifikasi aset agar seluruh bidang tanah telah disertifikasi pada 2024.

Menurutnya, banyak aset yang bermasalah karena dahulunya sering dilupakan, seperti jalan, danau, sungai. Padahal itu adalah aset negara yang harusnya bisa diberdayakan.

“Dengan didampingi KPK, harapan kami seluruh instansi baik instansi pemeritah maupun BUMN bisa menginventarisir aset-aset yang ada. Seandainya alas hak atau buktinya tidak lengkap, kami bisa fasilitasi sepanjang tidak bersengketa dengan pihak lain, untuk disertifikasi menjadi aset negara,” katanya.

Sebelumnya, dalam sambutan pembukaan Gubernur Banten, Wahidin Halim menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dan masukan KPK demi perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya.

“Kami laporkan kepada Pimpinan KPK, kami siap untuk melakukan yang terbaik dalam upaya untuk mewujudkan pemeritahan yang baik yang bersih dari korupsi. Kami sudah penuhi semua masukan dan permintaan KPK,” pungkasnya.

Iffan Gondrong

Categories
Serang

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: