Komitmen Perangi Narkoba, HMI Cilegon Minta Forkopimda Tes Urine

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Cilegon diminta untuk lakukan tes urine....

Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cilegon Rikil Amri dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional pada 26 Juni 2021.

Rikil juga mengatakan, tes urine tersebut wajib dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.

“Kami meminta semua unsur Forkopimda di Kota Cilegon wajib Test Urine. Jangan sampai ada pejabat atau wakil rakyat yang menggunakan barang haram tersebut. Buktikan pada masyarakat bahwa pejabat dan wakil rakyat juga serius memerangi Narkoba,” kata Rikil melalui siaran pers, Sabtu (26/6/2021).

Komitmen itu, lanjut Rikil, perlu dibuktikan oleh unsur Forkopimda Cilegon, lantaran dalam kurun waktu 1 bulan terakhir banyak terungkap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Cilegon.

Mulai dari Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Cilegon yang ditangkap karena menggunakan Narkoba, lalu peredaran 1.129 ton Sabu yang melibatkan narapidana Lapas Cilegon, hingga baru-baru ini dua orang perempuan yang ditangkap karena diduga hendak pesta sabu di salah satu hotel di Cilegon.

“Sungguh sangat miris sekali kota yang di juluki Kota Santri kini ternodai dengan adanya kasus tersebut,” ujarnya.

Rikil menuturkan, persoalan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika dan risikonya.

Terlebih, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat semakin sulit, hingga cenderung berfikir pendek.

Selain itu, Rikil mengingatkan kepada aparatur penegak hukum dan seluruh masyarakat Cilegon untuk mewaspadai peredaran Narkoba. Pasalnya, Kota Cilegon merupakan salah satu gerbang menuju masuk Jawa.

“Letak geografis ini salah satu penyebab narkoba mudah masuk dan menyebar di Kota Cilegon ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Rikil mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) Cilegon untuk lebih menggalakkan penyuluhan dan tindakan edukatif kepada masyarakat secara efektif dan intensif, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 Bab X, yakni Pembinaan dan Pengawasan.

“Pemerintah juga bertanggung jawab atas permasalahan ini,” pungkasnya.

Penulis: Maulana Abdul Haq

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: