Komisi II DPR RI Sebut Politik Uang Masih Subur di Banten

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Praktek politik uang atau money politik masih tumbuh subur dan terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu di Provinsi Banten....

Hal itu diungkapkan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) usai evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Banten bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon di Hotel The Royale Krakatau, Rabu (3/2/2021).

Evaluasi itu melibatkan penyelenggara Pemilu di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan pada 2020 lalu, serta pemerintah daerah.

“Banten cukup dikenal untuk bab tentang money politik, tadi pun terungkap ada banyak,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera kepada wartawan usai rapat evaluasi, Rabu (3/2/2021).

Politisi PKS itu menyebutkan, butuh adanya kesadaran masyarakat tentang bahayanya dampak politik uang sebagai langkah penting menghilangkan praktik pelanggaran Pemilu tersebut.

Namun, ungkap Mardani, dengan kondisi tingginya kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat membuat masyarakat akhirnya menerima praktik tersebut.

“Kesenjangan kaya miskinnya terlalu lebar di Banten, sehingga membuat money politik subur. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama,” ujarnya.

Namun demikian, terlepas masih adanya praktik money politik, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian penyelenggara Pemilu yang berhasil membuat tingkat partisipasi tinggi.

“Kita apresiasi yang partisipasi naik walaupun sinyalemen politik uang masih tinggi jadi PR bersama, dan sayangya kita tidak sempat mendalami, sehingga ini menjadi masukan kami di RUU mendatang,” tuturnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar pun tak menampik dengan praktik politik uang yang masih terjadi di Pilkada 2020 lalu.

Beberapa temuan maupun laporan terkait politik uang, ucap Fritz, tengah ditindaklanjuti.

Fritz juga mengatakan, masih adanya praktik politik uang menjadi PR bersama untuk perbaikan konsep demokrasi kedepan dan penguatan peran Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

“Memang masih terjadi, ada juga yang sudah mendapatkan vonis pengadilan,” ujarnya.

Zainal Mutakin

Categories
Politik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: