Kemendikbud Dorong Pemerintah Daerah Susun Perda Perbukuan

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia dorong pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait sistem perbukuan....

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Maman Fathurrohman pada acara Rapat Kerja (Raker) Perkembangan Regulasi Perbukuan dan Inisiasi Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait Sistem Perbukuan, disalah satu hotel di Cilegon, Selasa (6/4/2021).

Maman mengatakan, urgensi dari menginisiasi penyusunan Perda tersebut adalah untuk menjadi acuan dalam penguatan buku-buku bermuatan lokal, pemeliharaan buku-buku kuno atau klasik, serta mendorong ketersediaan buku-buku digital.

“Jadi kalau itu tidak diatur dan tidak ada rule (peraturan) yang meng-covernya itu bisa liar dan tidak baik sehingga menimbulkan kekacauan,” katanya.

Dalam rapat kerja yang diikuti oleh sejumlah aparatur pemerintah kabupaten/kota serta pegiat literasi se-Provinsi Banten tersebut, Maman menuturkan, adanya Perda terkait sistem perbukuan itu nantinya bertujuan untuk melindungi hak cipta agar terhindar dari pembajakan.

“Agar jangan supaya orang membuat karya, kemudian tiba-tiba dibajak hingga akhirnya stop berkarya, dan itu merugikan untuk semuanya,” tuturnya.

Lebih lanjut Maman menuturkan, langkah yang tak kalah penting adalah meningkatkan ekosistem perbukuan agar dapat terukur seberapa banyak buku-buku yang dihasilkan.

“Sebab Indikator kemajuan suatu bangsa salah satunya banyak buku-buku yang dihasilkan, dipakai dan bermanfaat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta mengapresiasi langkah Kemendikbud atas inisiasi penyusunan Perda tersebut.

Sanuji mengatakan, langkah tersebut sebagai upaya penyegaran dunia literasi yang dirasa saat ini terasa vakum.

“Sebenernya sudah ada undang-undang No. 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan dan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 75 tahun 2019 itu mungkin nanti dibedah hari ini. Diturunkan menjadi perda diinisiasi provinsi mungkin agar dunia perbukuan bergairah kembali,” katanya.

Untuk itu, Sanuji mengungkapkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap OPD terkait dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk dalam membangkitkan dunia literasi di Kota Cilegon.

“Ya saya kira perpustakaan kita juga perlu dievaluasi karena kurang dikenal. Mungkin penting juga kita bicara dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah agar perpustakaan kita nyaman. Kita sangat berterimakasih dengan adanya forum ini, nanti rekomendasinya akan kita dengar,” tandasnya.

Penulis : Maulana Abdul Haq
Editor : Zainal Mutakin

Categories
BantenPendidikan

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: