Kejari Cilegon Belum Ungkap Pemberi Suap, Ini Tanggapan Praktisi Hukum

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon masih belum mengungkap pihak swasta dalam kasus suap yang menjerat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon....

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cilegon Muhammad Ansari mengatakan, pihak swasta sebagai pemberi suap dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Kepala Dishub Cilegon Uteng Dedi Apendi (UDA) terkait penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) di Pasar Kranggot itu, masih menjadi saksi.

Ansari mengungkapkan, alasan belum disebutkannya pihak swasta itu, lantaran Kejari Cilegon saat ini masih melakukan proses pengembangan dan penyidikan.

“Mengenai hal yang lainnya, semuanya masih proses pengembangan penyidikan,” kata Ansari kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).

Ansari mengungkapkan, pihaknya fokus pada penerima untuk menetapkan tersangka pada kasus tersebut. Dimana Kejari Cilegon telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi.

Menurut Ansari, berdasar keterangan saksi-saksi, penyerahan sejumlah uang dari pihak swasta kepada tersangka dalam kasus tersebut diberikan secara bertahap dengan metode tunai maupun transfer.

“Saya tidak bisa secara terbuka mengungkap ini, karena masih dalam proses pengembangan penyidikan, Pak UDA pun yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka kita harus hormati hak-hak dia. Disana bahwa dia belum dinyatakan bersalah,” ujarnya.

Status Tersangka Pemberi dan Penerima Suap Harus Ditetapkan Bersamaan

Menanggapi hal itu, praktisi hukum di Cilegon Bachtiar Rifai mengapresiasi langkah Kejari Cilegon dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam hal ini suap yang melibatkan pejabat Pemkot Cilegon.

Namun demikian, Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Forum Pemerhati Pembangunan (FPP) itu menyayangkan dengan keputusan Kejari Cilegon yang hanya menetapkan Kepala Dishub Cilegon sebagai tersangka penerima suap.

Menurut Bachtiar, dalam konteks gratifikasi atau kasus suap yang melibatkan Kepala Dishub Cilegon terkait penerbitan SPTP di Pasar Kranggot itu, seharusnya pemberi suap terlebih dahulu yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ketika peristiwa utamanya ternyata ada unsur penyuapan berarti itu pasalnya bertambah. Nah hukumnya untuk Pasal 12 ini yang menerima suap itu penyuapnya dulu yang ditetapkan sebagai tersangka, karena bagaimana pun juga itu masih satu paket, jangan bilang sedang dikembangkan. Kalau mau ditetapkan keduanya secara bersamaan. Karena pasal 12 dan 5 ini satu paket, pasal 5 yang menyuap dan pasal 12 yang menerima suap sebagai pejabat negara,” katanya saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, Jumat (20/8/2021).

Lebih lanjut, Bachtiar mengungkapkan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan suap, maka pemberi suap wajib ditetapkan pertama kali sebagai tersangka.

“Memang harusnya seperi itu, karena hukum di UU Nomor 20 tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi itu, kalau pasal yang dikaitkan dengan suap menyuap maka otomatis pasti ada yang memulainya, justru yang memulainya ini yang wajib dtetapkan pertama kali, baru penerima suap sebagai akibat tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Bachtiar menuturkan, ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Kepala Dishub Cilegon dalam perkara tersebut, lantaran pemberi suap tidak ditetapkan dengan waktu bersamaan.

“Saya berfikir cukup aneh, Kejari kok bisa hanya menetapkan Kadishub doang sebagai penerima suap, sedangkan pemberi suapnya tidak ditetapkan sebagai tersangka, malah masih pengembangan. Seharusnya pemberi suap tersangka utamanya, lalu selanjutnya penerima suap, gitu mekanismenya. Tidak bisa dipisahkan. Kalau mau keduanya ditetapkan tersangka, otomatis satu paket,” tuturnya.

Namun, Bachtiar menduga, pihak Kejari Cilegon saat ini tengah mengembangkan penerima aliran dana untuk suap penerbitan SPTP tersebut selain Kepala Dishub Cilegon.

“Saya sih berfikir mungkin Kejari sedang mengembangkan aliran dana untuk mendapatkan lisensi ijin tersebut selain ke Dishub ke siapa saja, mungkin ke arah sana. Karena diyakini mungkin tidak hanya satu saja penerima suapnya. Saya kira tinggal nunggu waktu saja Kejari ungkapkan penyuap ini siapa dan kalau misalnya tidak diumumkan akan batal secara hukum dan cacat administrasi,” ujarnya.

“Terkait batal dengan hukum, kontruksinya ini tidak sempurna ketika jaksa membuat surat dakwaan selaku penerima suap sebagai tersangka sementara pemberinya tidak ditetapkan. Ini akan menjadi preseden buruk dan dipertanyakan,” pungkasnya.

Penulis: Zainal Mutakin

Categories
Hukum & Kriminal

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: