Kampanye Diawasi Pokja Covid-19, Paslon Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cilegon bentuk kelompok kerja (Pokja) pencegahan pengawasan dan penindakan protokol Covid-19 selama tahapan Pilkada....

Berdasarkan instruksi langsung dari Bawaslu RI, pokja tersebut dibentuk untuk mengantisipasi jumlah peningkatan kasus Covid-19 terutama saat masa kampanye.

“Jadi, ini intruksi langsung dari Bawaslu RI untuk kabupaten/kota yang melaksnakan Pilkada, untuk membentuk pokja, khusus untuk menangani pengawasan terhadap pelanggaran protokol kesehatan,” kata Komisioner Bawaslu Cilegon, Dedi Muttaqin, Senin (28/9/2020).

Dedi mengatakan, dalam rapat kordinasi pembentukan pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan protokol Covid-19 itu, melibatkan berbagai instansi seperti Pemkot Cilegon, Bawaslu, KPU, TNI-Polri, Kejari, Dinas Satpol PP, dan juga Satgas Covid-19 Cilegon.

“Dalam Pokja itu nanti kami bagi menjadi 3 divisi, pengawasan, pencegahan dan penindakan pada Pilkada 2020, jumlah anggota keseluruhannya kurang lebih ada 20 anggota dari 8 instansi yang tergabung,” tuturnya.

Dedi menghimbau kepada seluruh pasangan calon (Paslon) dan juga tim pemenangan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku.

Setiap pelanggaran terhadap protokol kesehatan, lanjut Dedi, pihaknya akan melakukan tindakan secara persuasif hingga pembubaran.

Namun demikian, jika paslon hendak melakukan pertemuan, peserta yang hadir tidak boleh melebihi 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari cuci tangan, cek suhu tubuh, menggunakan masker, handsanitizer, hingga menjaga jarak.

“Intinya, kalo ada yang melanggar itu kami akan persuasif dan menyurati penyelenggara. Kalo diabaikan, akan kami surati, dan apabila masih diabaikan juga akan kami bubarkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Cilegon, Irfan Alfi mengatakan, dengan pembentukan pokja itu, dapat mencegah penyebaran Covid-19 selama masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon.

“Kalau di PKPU itu sanksinya peringkatan tertulis, kemudian kalau ada indikasi pelanggaran, Bawaslu akan melakukan tindakan,” katanya.

Irfan menuturkan, masa kampanye ditengah pandemi Covid-19, akan berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Beberapa kegiatam seperti rapat umum, dan kegiatan yang melibatkan banyak massa ditiadakan.

“Kami juga berharap jika ada pertemuan tidak melebihi 50 orang, kemudian juga berkoordinasi kepada pihak kepolisian dalam kegiatan selama tahapan di masa kampanye itu, dan tentunya kami berharap semua peserta pemilihan, masing-masing calon itu patuh pada ketentuan tahapan kampanye,” tuturnya.

Irfan berharap, tahapan kampanye yang dimulai 26 September-5 Desember 2020, dapat berjalan aman, tertib dan kondusif.

Selain melakukan kampanye secara tatap muka, ia juga meminta kepada setiap tim pemenangan paslon untuk berkampanye melalui media sosial, atau media daring (online).

“Tapi, melalui akun-akun yang resmi pastinya dari tim kampanye. Kampanye di media massa, cetak dan elektronik juga tentunya melalui media daring yang sudah terdaftar di Dewan Pers,” tandasnya.

Zainal Mutakin

Categories
Politik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: