Ini Isi Rekening Dana Awal Kampanye Paslon di Pilkada Cilegon

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - KPU secara resmi telah mengumumkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon 2020....

Empat Pasangan Calon (Paslon) yang akan berkompetisi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, sudah menyetor dana awal kampanye ke Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Dimana diketahui, Paslon Ali Mujahidin-Firman Mutakin menyetorkan dana awal kampanye sebanyak Rp. 500 juta, Paslon Nomor Urut 2, Ratu Ati Marliati-Sokhidin sebanyak Rp 1 juta.

Sedangkan Paslon Iye Iman Rohiman-Awab sebanyak Rp 5 juta, dan Paslon Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta Rp 500 ribu.

Kepala Divisi Pencalonan KPU Cilegon, Eli Jumaeli mengatakan, semua kegiatan kampanye harus dilaporkan termasuk dana yang digunakan untuk kampanye.

Pelaporan dana kampanye Pilkada kali ini, kata Eli, tidak jauh berbeda dengan Pileg dan Pilpres 2019.

“Sudah diumumkan. Jadi yang kemudian digunakan untuk kampanye yang diatur, itu harus dilaporkan dalam pelaporan dana kampanye,” kata Eli, Selasa (29/9/2020).

Untuk audit dana kampanye tersebut, nantinya KPU akan menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye yang disampaikan oleh setiap paslon peserta Pilkada Cilegon.

“Kalau kewajiban KPU kan hanya menyampaikan saja ke peserta pemilu, bahwa dalam masa kampanye ini harus dilaporkan terkait dengan dana kampanye yang digunakan pada masa kampanye, tentu kampanye yang memang diatur oleh norma aturan KPU,” ujarnya.

Eli menjelaskan, pada pelaksanaan tahapan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19, setiap peserta tidak lagi diperbolehkan mengadakan kampanye yang melibatkan banyak massa, seperti rapat umum, arak-arakan, festival musik dan sebagainya.

“Itu kan tidak boleh di lakukan, tentu tidak ada laporan dana kampanye. Nanti yang dilaporkan adalah kegiatan rapat terbatas dan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, seperti bahan pembuatan poster, pamflet, mug. Nanti itu akan kita batasi jumlahnya,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan jumlah maksimal dana kampanye paslon pada Pilkada Cilegon 2020, KPU saat ini belum memutuskan, sebab pihaknya tengah melakukan pembahasan.

“Nanti ada SK-nya, SK inilah nanti yang menjadi dasar juga untuk Bawaslu untuk mengawasi terkait kampanye Paslon. Pada dana kampanye juga harus tercantum jelas penyumbang dana kampanyenya, baik itu dari pribadi, perusahaan atau kelompok,” pungkasnya.

Zainal Mutakin

Categories
Politik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: