Hearing Deadlock, Penerima KCS Minta Helldy-Sanuji Gentle

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Rapat dengar pendapat (Hearing) antara perwakilan masyarakat penerima Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) dengan Komisi II DPRD Cilegon belum menemukan titik temu alias deadlock....

Hal itu dikarenakan hearing yang digelar Komisi II DPRD Cilegon antara Pemkot Cilegon yang diwakili Asda II dan Kepala Dinan Koperasi dan UMKM beserta Ormas Gappura Banten dan perwakilan masyarakat penerima KCS itu belum ada kepastian.

Perwakilan masyarakat bersama Ormas Gappura Banten menuntut Helldy-Sanuji untuk merealisasikan janji politiknya saat belum menjabat kepala daerah kepada para penerima KCS.

Ketua Gappura Banten, Husen Saidan mengatakan, masyarakat yang telah menerima KCS jauh sebelum Helldy-Sanuji dilantik sebagai kepala daerah mempertanyakan realisasi KCS tersebut.

“Ini ada yang tidak nyambung (dalam hearing, red). Dinas terkait menyampaikan, itu merupakan program pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan KCS, ini yang kami anggap tidak nyambung,” kata Husen usai hearing di Gedung DPRD Cilegon, Senin (21/6/2021).

Perwakilan masyarakat penerima KCS juga mempertanyakan jaminan pemberian pinjaman yang awalnya diasumsikan masyarakat sebagai bantuan secara cuma-cuma.

Menurut Husen, janji politik Helldy-Sanuji itu harus direalisasikan tanpa embel-embel.

Ia menambahkan, pertanyaan masyarakat terkait KCS hanya dapat dijawab oleh Helldy-Sanuji sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cilegon dan tidak dapat diwakilkan kepada pejabat Pemkot Cilegon lainnya.

“Kami akan melakukan hearing ulang supaya ini nyambung. Solusinya Pak Helldy dan Sanuji yang bisa menjawab itu, supaya tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan di masyarakat,” katanya.

Masyarakat yang berharap dan berasumsi itu bantuan, harus jelas dijelaskan bahwa tidak ada bantuan. Harus Walikota sendiri yang menyampaikan.

Husen menegaskan, hearing ulang yang akan diajukannya kepada DPRD Cilegon kedepan, harus dihadiri langsung oleh Helldy dan Sanuji untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Ada yang menganggap KCS adalah kebohongan. Supaya tidak terjadi itu, maka perlu dihadapi secara langsung oleh Pak Helldy dan wakilnya,” kata Husen.

Bisa Jadi Preseden Buruk

Di tempat yang sama, Kuasa Hukum perwakilan masyarakat penerima KCS, Silvi Shofawi Haiz mengatakan, Helldy-Sanuji harus secara langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Hal itu disebabkan masyarakat yang telah menerima KCS sebelum Helldy-Sanuji menjabat kepala daerah telah menafsirkan janji tersebut sebagai bentuk bantuan cuma-cuma bukan dalam bantuan pinjaman.

“Kalau tidak segera dijelaskan dan direalisasikan, ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Asda II Cilegon, Tb Dikrie Maulawardana menyampaikan, apa yang disampaikan saat Pilkada lalu terkait dengan janji politik dalam KCS, bukan merupakan kewenangannya dalam menjawab dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terlebih dahulu menerima kartu tersebut.

“Itu bukan ranah kami. Jadi kita bicara dalam konteks pemerintahan, yang berkaitan dengan masalah apa yang akan dilakukan pemerintah ketika akan meluncurkan program bantuan UMKM yang tercantum dalam Kartu Cilegon Sejahtera,” pungkasnya.

Penulis: Zainal Mutakin

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: