Hadapi Gugatan Pemilik Ruko Plaza Mandiri, Pemkot Minta Bantuan Kejari Cilegon

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Pemkot Cilegon meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon untuk menghadapi persoalan gugatan pemilik Ruko Matahari Lama atau kini disebut Cilegon Plaza Mandiri....

Gugatan diketahui dilayangkan oleh 12 pemilik ruko lantaran status bangunannya tumpang tindih. Dimana diketahui, Gedung eks Matahari Lama itu berstatus Hak Pengelolaan (HPL) Pemkot Cilegon.

Sedangkan para pemilik ruko telah menerima sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) usai membeli dari PT Genta Kumala yang merupakan pengembang, HGB sendiri berlaku 20 tahun, dan status HGB itu berakhir pada 2012 lalu.

Sebanyak 12 pemilik ruko menggugat PT Genta Kumala, dan Pemkot Cilegon cq Walikota Cilegon ada dalam status turut tergugat, di mana gugatan tersebut diketahui dilayangkan pada 21 Juli 2021 dengan nomor perkara 89/Pdt.G/2021/PN Srg.

Dalam petitumnya, para pemilik ruko meminta majelis hakim memutuskan tanah dan ruko yang dibeli sah milik mereka.

“Menyatakan bahwa masing–masing Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas tanah berikut bangunan Ruko (Rumah Toko) yang seluruhnya terletak dan setempat dikenal dalam Kawasan Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Jalan SA  Tirtayasa, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten yang membeli selaku Pembeli dari Tergugat I melalui Tergugat II atau yang membeli dari pemilik awal yang membelinya dari Tergugat I melalui Tergugat II,” seperti dikutip dari laman resmi SIPP Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin (16/8/2021).

Atas gugatan tersebut, Pemkot Cilegon menunjuk Kejari Cilegon sebagai jaksa pengacara negara untuk bersidang di PN Serang.

“Penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) litigasi dari Pemkot Cilegon kepada JPN Kejari Cilegon kaitannya untuk mewakili Pemkot Cilegon yang menjadi turut tergugat oleh pihak ketiga yaitu pemilik ruko eks Matahari, kami punya kewajiban mewakili di pengadilan untuk sidang perdatanya,” kata Kajari Cilegon Ely Kusumastuti kepada wartawan, Senin (16/8/2021).

Ely mengatakan, hanya 12 dari 26 pemilik ruko yang menggugat ke pengadilan atas perkara tersebut yang akan mulai sidang pada 19 Agustus 2021.

“Yang melakukan gugatan 12 pemilik ruko eks Matahari dari 26 pemilik ruko. Jadi kami mewakili beliau (Pemkot dan Walikota Cilegon),” ujarnya.

Sebelum ada gugatan tersebut, Elly mengaku pihaknya sudah berupaya melakukan pendampingan hukum non litigasi dengan pemilik ruko dan mengundang PT Genta Kumala, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Bagian Hukum Pemkot Cilegon, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sebelum ini kami sudah melakukan bantuan hukum non litigasi, kita sudah kooperatif, kita panggil PT Genta Kumala, kita panggil pemilik ruko bahwa sudah habis mereka HGB di atas HPL sejak bulan Juni 2012. Makanya mereka harus keluar karena ini milik Pemda, tapi mereka engga mau keluar dan berakhir dengan mengajukan gugatan litigasi ini,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Walikota Cilegon Helldy Agustian menjelaskan, lahan eks Matahari lama tersebut diketahui berstatus HGB di atas HPL saat para pemilik ruko ingin memperpanjang di BPN.

“Dari BPN sudah tertulis bahwa itu adalah HGB di atas HPL. Kalau HGB di atas HPL berarti kepemilikan nya tidak murni milik mereka,” jelasnya.

Helldy juga menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan milik Pemkot Cilegon atas pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

“Jadi tanahnya itu milik Pemkot Cilegon bangunannya ada di situ dan waktunya sudah habis. Jadi, otomatis harus diserahkan kepada Pemkot Cilegon. Intinya itu,” pungkasnya.

Penulis: Maulana Abdul Haq
Editor: Zainal Mutakin

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: