Egianus Kogoya Masih Bertahan di Kabupaten Nduga

BERITAKARYA.CO.ID, JAKARTA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyebut orang yang bertanggung jawab atas serangan di proyek jembatan Kali Yigi dan Kali Urak.
PETI JENAZAH: Prajurit TNI bersama warga menyiapkan peti jenazah untuk korban penembakan di Nduga, Papua.Foto: STAF STEEL/AFP/NET

Pimpinan TONPB, Egianus Kogoya masih bertahan di Kabupaten Nduga. Hal itu sesuai dengan tanggung jawab militer Egianus selaku panglima daerah TPNPB untuk wilayah Nduga.

“Egianus di Mbua, Yigi, itu di Kabupaten Nduga,” ujar juru bicara TPNPB, Sebby Sambom via telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/12/2-18).

Sebby menjelaskan, TPNPB merupakan organisasi terstruktur. Mereka punya rantai komando dari pusat hingga ke daerah. Mereka juga punya kebijakan untuk menyebar informasi ke publik melalui media massa.

“Kami dari seluruh Papua satu komando. Juru bicara saya, komando pusat mengendalikan seluruh revolusi perjuangan gerilya di seluruh daerah,” ujar Sebby.

Sebby sendiri mengaku masih dalam persembunyian di Papua Nugini, tepatnya di wilayah perbatasan dengan Papua. Langkah itu diambil mengingat pria berusia 40 tahun tersebut sudah 6 kali ditangkap dan 2 kali dipenjara oleh aparat.

Sebby mengklaim TPNPB memiliki markas komando yang tersebar di 29 titik di seluruh Papua. Komando tertinggi TPNPB berada di tangan Goliath Tabuni. Di bawah Tasbuni, ada Wakil Panglima, Gabriel Melkisedek Awom dan Kepala Staf Umum, Terianus Satto. Sementara untuk rantai komando di daerah-daerah dipimpin oleh panglima daerah seperti Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga.

Sebelumnya Egianus Kogoya mengaku bertanggung jawab atas penyerangan di proyek jembatan Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, yang berujung tewasnya puluhan orang. Mereka juga mengaku bertanggung jawab atas penyerangan pos militer Pos Yonif 755/Yalet di Distrik Mbua, Nduga.

Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Sebby selaku juru bicara TPNPB. Ia menyampaikan penyerangan yang terjadi pada Minggu (2/12/2018) lalu itu bentuk penolakan mereka atas segala macam pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Mereka menganggap pembangunan infrastruktur sebagai bentuk lain penjajahan pemerintah Indonesia.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil opsi negosiasi dalam insiden ini. Bagi Ryamizard, hanya ada opsi untuk pihak lawan, menyerah atau ‘diselesaikan’.

Terpisah, aktivis dari Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI West Papua) Surya Anta meminta pemerintah tidak reaktif dalam menyikapi kasus kali ini. Ia menduga kejadian teranyar it bisa jadi imbas dari sikap pemerintah yang tidak menerapkan hukum humaniter internasional.

“Jadi mulailah akui kelompok kemerdekaan di Papua. Duduk bersama untuk menyepakati penerapan hukum humaniter internasional,” kata Surya.

Baca Sumber

Uploader: Iffan Gondrong

Categories
Nasional

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: