Edaran Mendagri, Pemerintah Daerah Dilarang Mutasi Pejabat

BERITAKARYA.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) larang daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 melakukan pergantian jabatan sampai dilantiknya kepala daerah terpilih....

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

SE Mendagri tertanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia tersebut dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Dalam edaran tersebut ditegaskan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya Gubernur, Bupati dan Wali Kota terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020.

Serta tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota kepada Menteri Dalam Negeri.

Untuk diketahui, di Provinsi Banten sendiri ada 4 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

Dengan demikian, keempat daerah tersebut dilarang untuk melakukan penggantian atau rotasi dan mutasi hingga seleksi seleksi pejabat hingga kepala daerah terpilih dilantik.

Zainal Mutakin

Categories
Nasional

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: