DPRD Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Covid Cilegon

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Serapan anggaran percepatan penanganan dampak Covid-19 Kota Cilegon dinilai rendah. Hal itu menjadi sorotan DPRD Cilegon....

Dari total anggaran sebesar Rp 29,5 miliar yang dialokasikan Pemkot Cilegon untuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon, hanya terserap sekitar Rp 7,5 miliar atau 25,48 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di Kota Cilegon tersebut tersebar di 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes) Cilegon Rp 11,5 miliar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilegon Rp 200 juta.

Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Cilegon Rp 560 juta, Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon Rp 406,9 juta, Dinas Sosial (Dinsos) Cilegon Rp 12,8 miliar, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilegon Rp 3,4 miliar, serta Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik (DKISS) Cilegon Rp 750 juta.

Dari OPD yang mendapat alokasi anggaran itu, Dishub, BPBD, serta DKISS Cilegon menunjukan kinerja signifikan. Pada data tersebut, tercatat Dishub Cilegon menjadi OPD dengan serapan tertinggi, yakni 99,88 persen.

Namun 4 OPD lainnya menunjukkan kinerja sebaliknya, dimana diketahui yang terparah adalah DLH Cilegon, OPD ini menyerap 0 persen dari total anggaran Rp 200 juta.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Cilegon, Qoidatul Sitta menilai, itu menjadi preseden buruk bagi Pemkot Cilegon. Minimnya serapan anggaran tersebut, berimbas pada masyarakat Cilegon yang terdampak pandemik Covid-19 tidak tertangani secara optimal.

“Ini adalah preseden buruk, anggaran itu kan untuk membantu masyarakat Cilegon setelah terdampak Covid. Tapi kok realisasinya minim, artinya anggaran yang sudah disiapkan tidak sampai ke masyarakat,” katanya saat ditemui di DPRD Kota Cilegon, Selasa (8/4/2020).

Minimnya serapan anggaran itu, kata Sitta, diduga karena OPD terlalu hati-hati dalam menyalurkan anggaran. Bahkan, instansi-instansi tersebut ketakutan jika langkah mereka bisa berujung pada pidana.

“Kelihatannya OPD ini terlalu hati-hati, juga terkesan ketakutan. Padahal mereka tidak perlu takut, asalkan penyaluran anggaran sesuai aturan,” ujarnya.

Selain itu, Anggota Komisi II DPRD Cilegon, Buhaiti Romli mengaku menerima banyak keluhan dari penerima bantuan sembako dan uang tunai Dinsos Cilegon. Dimana warga gagal menerima, saat mencairkan dana itu di bank yang telah ditunjuk oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon.

“Warga banyak yang bilang, lama antre tapi pulang dengan tangan hampa. Katanya persyaratan kurang ini dan itu, padahal mereka sudah terima surat keterangan dari kelurahan,” tuturnya.

Zainal Mutakin

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: