DPRD Minta Walikota Tak Lanjutkan Tenaga Ahli Pemkot Cilegon

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Walikota Cilegon Helldy Agustian nampaknya akan kembali memperpanjang masa kerja Tenaga Ahli Pemkot Cilegon....
Agus Setiawan dan Faturohmi
Sekretaris Komisi I DPRD Cilegon Agus Setiawan (Kiri) dan Ketua Komisi II DPRD Cilegon Faturohmi (Kanan)/Beritakarya.co.id

Di mana 13 orang Tenaga Ahli itu resmi menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota bernomor 800/Kep.93-Um/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli pada 20 April lalu dan efektif berakhir pada 20 Juli 2021.

Helldy menjelaskan, dirinya dengan melibatkan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan segera mengevaluasi kinerja Tenaga Ahli sebelum akhirnya memutuskan langkah pemerintah lebih lanjut.

“Nanti kan kita bicara sama Pak Sekda, sama Pak Wakil untuk mengevalusi Tenaga Ahli. Bisa jadi dilanjutkan (mempekerjakan Tenaga Ahli ke Pemkot Cilegon) kan begitu” kata Helldy, Selasa (4/8/2021) kemarin.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Cilegon Agus Setiawan meminta kepala daerah untuk tidak melanjutkan mempekerjakan Tenaga Ahli tersebut.

Pasalnya menurut Agus, keberadaan 13 Tenaga Ahli itu hingga kini belum memberikan dampak terhadap persoalan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat Cilegon.

“Saya rasa kinerja mereka belum bisa membantu apa sih yang menjadi persoalan di Kota Cilegon, lebih baik tidak dilanjutkan,” kata Agus kepada Beritakarya.co.id, Rabu (4/8/2021).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Cilegon itu menuturkan, Tenaga Ahli yang diangkat oleh Walikota itu seharusnya mengekspose hasil kerja serta solusi yang harus dilakukan pemerintah daerah terkait persoalan saat ini.

“13 orang Tenaga Ahli ini tidak mengekspose apa sih yang sudah diberikan kinerjanya, dan solusi apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Harusnya mengekspose kinerja mereka terutama di DPRD, apa solusinya ketika ada persoalan, sejauh ini sih tidak ada informasi itu,” tuturnya.

Selain itu, Agus juga menyampaikan, DPRD Cilegon tidak pernah dilibatkan sejak awal pengangkatan 13 orang Tenaga Ahli tersebut.

Seharusnya, lanjut Agus, kepala daerah melibatkan legislatif dalam mengambil keputusan mengangkat Tenaga Ahli, lantaran gaji atau insentif yang akan diterima mereka bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau memang ingin dilanjutkan kembali, saya rasa harus dievaluasi terutama kinerja mereka, kan belum kelihatan selama 3 bulan ini. Karena mereka kan dari APBD juga insentifnya, harus bisa mempertanggungjawabkan lah. Apalagi ini kan sebanyak 13 orang Tenaga Ahli. Kan pasti dari APBD juga mereka itu gajinya, engga mungkin dari pribadi pimpinan daerah,” ujarnya.

Agus menilai, kajian dari tim ahli memang diperlukan dalam memecahkan sebuah persoalan. Namun dalam hal ini, kepala daerah seharusnya melibatkan DPRD sebagai fungsi pengawasan, kontrol, hingga anggaran (budgeting) pemerintah daerah.

“Namanya ahli kan sudah pastilah penting untuk sebuah kajian terhadap sebuah persoalan. Tapi itu harus dipertanggungjawabkan, harus diketahui juga. Kalau nanti saat memperpanjang masa tugas Tenaga Ahli tidak melibatkan DPRD, kami akan panggil dari Komisi I, minta sebuah penjelasan, jangan-jangan ada sebuah persoalan juga,” tandasnya.

Tenaga Ahli Akan Buat Bingung OPD

Hal sama dikatakan Ketua Komisi II DPRD Cilegon Faturohmi. Ia meminta kepala daerah untuk tidak melanjutkan mempekerjakan kembali Tenaga Ahli.

Faturohmi menyebut urgensi Tenaga Ahli belum diperlukan. Sebab, keberadaan Staff Ahli Walikota sudah cukup mewakili keberadaan Tenaga Ahli dan lebih jelas secara struktural.

“Ya banyak lah alternatif yang lain yang lebih efisien, lebih hemat, dari segi efektifitasnya lebih efektif itu banyak alternatif, termasuk mengoptimalkan misalkan tadi lembaga riset daerah, memfungsikan itu, atau kita ini juga ada universitas bisa dilibatkan. Daripada hari ini kita banyak mempertanyakan sebetulnya fungsi, tugas dari Tenaga Ahli ini apa? Lebih baik walikota mengoptimalkan atau dengan cara yang lain lah,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu juga menilai, keberadaan Tenaga Ahli akan membuat bingung Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lantaran adanya intervensi langsung dari Tenaga Ahli kepada Kepala OPD.

“Tentu dengan fenomena kemarin meskipun tidak menyebutkan dari OPD mana, OPD pun merasa keberatan karena tentu OPD ini kan secara struktural bertanggungjawabnya ke siapa, terus dalam kapasitas apa Tenaga Ahli ini ketika mengevaluasi OPD,” tuturnya.

Untuk itu, Politisi Partai Gerindra itu menyarankan agar kepala daerah tidak melanjutkan atau memperpanjang masa kerja Tenaga Ahli Pemkot Cilegon.

“Jadi, kita sarankan untuk tidak perlu dilanjutkan. Cukup Walikota mengoptimalkan struktur yang ada di Pemerintah Daerah atau melibatkan lembaga yang ada di Kota Cilegon,” pungkas Faturohmi.

Penulis: Maulana Abdul Haq/Takin
Editor: Zainal Mutakin

Categories
Cilegon

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: