CFD Kembali Ditunda, Ratusan Pedagang Kecewa

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Pedagang Car Free Day (CFD) kembali dibuat kecewa oleh keputusan Pemkot Cilegon yang menunda aktifitas berjualan di sepanjang Jalan KH Yasin Beji, Komplek Perumahan Krakatau Steel,...

Kegiatan berjualan setiap Minggu pagi di CFD yang rencananya akan dibuka pada 20 Juni 2021 itu harus ditunda dengan alasan lonjakan kasus Covid-19 hingga Cilegon masuk dalam kategori zona orange.

Koordinator Pedagang CFD Himpunan Peguron Persilatan Banten (HPPB), Alex Asmel mengaku kecawa dengan diundurnya kegiatan berdagang yang digelar hanya sekitar 4 jam di sepanjang jalan depan Krakatau Junction hingga lampu merah Pusdiklat KS tersebut.

“Kita tanggal 6 kemarin minta dibuka karena kondisinya zona kuning, sampe Minggu berikutnya ditunda tanggal 13, ditunda lagi tanggal 20,” kata Alex usai rapat antara perwakilan pedagang dan pengelola CFD dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Cilegon di Ruang Rapat kantor Disperindag, Jum’at (18/6/2021).

Kendati menerima hasil keputusan rapat tersebut, Alex mengungkapkan, ratusan pedagang CFD yang tergabung di HPPB maupun Paguyuban Wirausahawan Cilegon (Pawon) sangat kecewa.

Hal itu bukan tanpa sebab, Alex mengatakan, ratusan pedagang sudah banyak mempersiapkan segala keperluan untuk kembali mengais rejeki di kegiatan CFD.

“Tanggal 20 informasinya akan dibuka, kita siapin prokesnya, kita bahas teknisnya, pedagang sudah mempersiapkan dagangannya, sudah belanja juga. Di situ kebahagiaan terbesar bagi pedagang. Tapi apa mau dikata juga untuk tanggal 20 nanti ditunda,” tuturnya.

Lebih lanjut, Alex menyampaikan, meskipun pengelola dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di CFD tersebut telah menyepakati dan siap memenuhi segala aturan untuk menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat, namun mereka tak dapat berbuat banyak dengan keputusan itu.

“Ketika CFD dibuka ada pemasukan lebih di situ. Jadi hanya 4 jam kami jualan di hari Minggu, tapi apa yang didapatkan memuaskan, jadi bisa buat bayar kontrakan, sekolah dan lain-lain. Tapi kalau kondisinya begini pedagang kesulitan,” ujarnya.

Alex menegaskan, pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilannya dari berjualan setiap Minggu pagi di CFD, tidak banyak berharap mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah.

“Kami pelaku UMKM ini tidak butuh bantuan modal, tapi kami hanya butuh diberikan kesempatan untuk kembali berjualan, agar kami semua pedagang kecil ini bisa memulihkan perekonomian kami yang sudah terpuruk semenjak CFD ditutup,” tuturnya.

Meskipun pembukaan CFD kembali ditunda, Alex mengaku, ratusan pedagang akan terus menunggu keputusan Pemkot Cilegon untuk membuka kegiatan CFD.

“Nanti ada pertemuan selanjutnya untuk merencanakan CFD akan dibuka kembali. Tadi juga ada bahasa membahas Perwal CFD. Intinya kami menerima informasi ini dan kami yang jelas tetap menunggu meminta kapan CFD akan dibuka kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Disperindag Cilegon Bayu Penatagama menjelaskan, alasan penundaan pembukaan CFD berkaitan laju peningkatan kasus Covid-19 di Cilegon.

“Perhitungannya tidak meleset. Sejak liburan Idul Fitri diperhitungkan 15-25 hari kedepan akan terjadi ledakan dan kini terjadi, terjadi pada minggu ini berbarengan dengan semangat dari teman-teman HPPB dan Pawon untuk mengaktifkan CFD,” katanya.

Bayu mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti CFD akan dibuka kembali pasca keputusan penundaan yang dihasilkan pada rapat tadi. Pasalnya, ia menunggu hasil analisis perkembangan kasus Covid-19.

“Karena hari ini adalah fase minggu ledakan terjadi, ditambah dengan peningkatan adanya Covid-19 yang baru dari alfa ke delta. Tergantung bagaimana situasi,” ungkapnya.

Cilegon masuk dalam kategori zona orange penyebaran COVID-19 menjadi salah satu alasan penundaan pembukaan CFD.

Namun, sejak masuk dalam kategori zona orange, sejumlah pusat perbelanjaan serta tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan abai terhadap protokol kesehatan di Cilegon masih tetap dibuka.

Menanggapi hal itu, Bayu berdalih bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sudah sampai tingkat kecamatan dan kelurahan dan mengaku kalau hal itu bukan kewenangannya.

“Kalau tingkat kota menangani yang kira-kira penting, sementara di tingkat kelurahan sampe lapisan bawah menangani apabila disana ada kerumunan ada hajatan dan lain-lain,” ucapnya.

“Soal kenapa Satgas Covid-19 Kota Cilegon tidak turun, jangan tanyakan kita, karena saya di Disperindag. Secara pasti saya tidak mengetahui,” pungkasnya.

Penulis: Maulana Abdul Haq

Categories
Ekonomi

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: