Bulat Dukung Ati-Sokhidin, Ini Harapan Serikat Pekerja Logam

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Pengurus Cabang (PC) Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL-FSPMI) Cilegon , bulat dan sepakat dukung Pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin di Pilkada Cilegon 2020....

Keputusan dan sikap politik mengusung pasangan calon nomor urut dua itu, berdasarkan hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) PC SPL-FSPMI Cilegon yang dihadiri 14 PUK di salah satu hotel di Anyer pada Sabtu (26/9/2020) lalu.

Sekretaris PC SPL-FSPMI, Eko Purwanto berharap seluruh anggota FSPMI Cilegon untuk melaksanakan amanat organisasi yang telah diputuskan melalui Rakercab untuk memenangkan Pasangan Ati-Sokhidin (PAS).

“Harapan nya adalah ketika organisasi sudah diamanatkan oleh hasil Rakercab, maka diharapkan seluruh anggota taat dan tunduk terhadap keputusan organisasi, yaitu untuk memilih pasangan nomor 2, agar nanti dapat memenangkannya,” kata Eko melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (27/9/2020).

Eko mengungkapkan, dalam keputusan dan sikap politik itu, seluruh pekerja dan buruh di Kota Cilegon menaruh harapan besar kepada PAS dengan merekomendasikan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) yang lebih baik dari sebelumnya.

Dirinya berharap, saat menjadi pemimpin di Kota Cilegon nanti, Ati-Sokhidin dapat mengambil keputusan tegas terhadap himbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Dalam Negeri dalam penetapan UMK dan UMSK.

“Dimana setiap ada penetapan UMK seolah-olah ada ancaman kepada Wali Kota/Bupati dan bahkan Gubernur yang mempunyai kewenangan menetapkan UMK,” ungkapnya.

“Kita menaruh harapan besar agar Ibu Ati dan Pak Sokhidin dapat membantu kepentingan pekerja atau buruh khususnya yang bekerja di Wilayah Kota Cilegon,” ujarnya.

Eko mengutarakan, setiap akan ada penetapan UMK dan UMSK, kementerian terkait seringkali menekan kepala daerah. Untuk itu, calon pemimpin Cilegon kedepan agar berani untuk tidak mematuhi himbauan kementerian terkait yang biasanya berisi sesuai PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Menurut Eko, himbauan itu jelas bertentangan dengan UU 13 Tahun 2003 terkait menakisme penetapan UMK, yang menghilangkan peran Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten (DPK) yang harus melakukan survey secara langsung.

“Dimana PP 78 Tahun 2015 hanya berdasarkan Inflasi dan PDB (Product Domestik Bruto) secara Nasional. Itu harapan kami salah satunya,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Eko, FSPMI juga berharap saat Ati-Sokhidin menjadi pemimpin di Kota Cilegon kedepan, peran pemerintah akan lebih kooperatif terhadap masalah yang muncul terkait ketenagakerjaan.

Diantaranya terkait dengan masih banyaknya kasus PHK yang terkadang belum melalui prosedur yang benar, serta pemberangusan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap organisasi serikat pekerja.

“Bahkan ada indikasi Intimidasi terhadap pengurus serikat maupun anggotanya, padahal hal tersebut adalah legal karena dilindungi UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Itu harus jadi catatan penting buat Ibu Ati dan Pak Sokhidin,” katanya.

Dengan berbagai permasalah yang kompleks di Kota Cilegon, Eko meyakini PAS mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, khusunya terkait dengan ketenagakerjaan.

“Kami Yakin dengan Pasangan Ibu Ati dan Pak Sokhidin, insya Allah dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang timbul atau terjadi di Kota Cilegon. Semoga harapan itu bisa terwujud oleh Ibu Ati dan Sokhidin jika jadi walikota nanti,” pungkasnya.

Zainal Mutakin

Categories
IndustriPolitik

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: