Bertemu Pengadilan Tinggi, KPK Berpesan Soal Pemberantasan Korupsi

BERITAKARYA.CO.ID, SERANG - Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango bersama jajaran Unit Koordinasi Wilayah II KPK melakukan rakor dengan jajaran peradilan pada Pengadilan Tinggi Banten, Selasa (24/11/2020)....
Rakor KPK dengan Pengadilan Tinggi Banten
RAKOR: Jajaran Unit Koordinasi Wilayah II KPK melakukan rakor dengan jajaran peradilan pada Pengadilan Tinggi Banten.

Rakor tersebut membahas sinergi dalam pemberantasan korupsi di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Nawawi meminta perhatian khusus dari PT Banten sebagai perwakilan Mahkamah Agung di daerah terkait perbaikan tata kelola aset daerah.

“Kami tidak dalam posisi melakukan intervensi, karena kami paham dan menghormati independensi hakim,” kata Nawawi.

Kami, lanjut Nawawi, hanya minta ada sedikit perhatian dalam hal pengawasan, karena pengadilan tinggi merupakan perwakilan MA di daerah, khususnya dalam kasus-kasus aset daerah.

Manajemen aset daerah, tambah Nawawi, merupakan satu dari delapan area intervensi pencegahan korupsi yang KPK lakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.

Tujuh area fokus pencegahan lainnya, sambung Nawawi, adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemrintah (APIP), PTSP dan tata kelola dana desa.

“Area-area intervensi ini yang kami lihat sebagai ruang-ruang potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Aset-aset daerah kerap menjadi bancakan untuk perilaku koruptif,” tegasnya.

Karenanya, lanjut dia, KPK bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan melalui Jamdatun, sinergi untuk selesaikan aset bermasalah.

Soal Aset, Pemda Selalu Kalah

Permintaan tersebut juga bukan tanpa sebab. Menurut Nawawi, meski belum dilakukan penelitian khusus, mengutip pernyataan Hakim Agung di wilayah Jawa Tengah bahwa dari 100 perkara gugatan terkait aset negara, 99 persen pemda kalah.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Respatun Wisnu Wardoyo menyampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Banten saat ini tengah mendorong terciptanya zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Pengadilan Negeri Tangerang bahkan sekarang sudah WBK dan tahun ini menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujarnya.

Pihaknya, tambah Wisnu Wardoyo, berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penataan manajemen aset daerah yang baik dan akuntabel.

Pihaknya juga mengingatkan terkait aset daerah yang bermasalah, agar pemda harus melakukan pengadministrasian, pengarsipan data sehingga dapat digunakan ketika dibutuhkan untuk pembuktian di pengadilan.

“Pengalaman saya lebih banyak membantu pemda dalam kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut aset-aset daerah. Penanganan perkara dan pengawasan akan dilakukan sesuai dengan prosedur,” pungkasnya.

Iffan Gondrong

Categories
Serang

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: