Badan Cyber Cukup Mengawasi, Jangan Mengatur

BERITAKARYA.CO.ID - Hakekat pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) seharusnya hanya sebatas mengawasi informasi bohong atau hoax, bukan mengatur pengguna media sosial.
Efendi Simbolon/Net

Begitu kata politisi PDIP, Effendi Simbolon dalam diskusi bertema ‘Medsos, Hoax dan Kita’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017). Ia meminta pemerintah tidak terlalu reaktif menanggapi informasi hoax.

“Kalau semuanya pengatur, ya semua terserah Menkominfo lah. Dalam UU ITE diatur harus ada yang melaporkan, legal standingnya juga harus jelas. Jadi tidak bisa serta-merta pemerintah menghukum,” ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

BACA : Wiranto Segera Resmikan Badan Cy­ber Na­sional

Jika BCN bertujuan untuk mengatur, maka hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap dalam menghadapi fenomena baru dimana negara-negara lain justru sudah melewatinya, yaitu masa dimana regulator dan pengguna medsos dalam keadaan “kontraksi”.

“Pemerintah jangan merasa aku pengatur ini, semua yang kamu bicarakan apapun kamu lakukan harus diatur. Setiap napas kita seolah-olah diatur pemerintah. Ini kayak tirani orde baru, yang menggunakan militer. Belum berbicara pun, baru pikiran saja sudah dilarang,” jelasnya.

Padahal, tambah dia, China yang negara komunis saja tidak mengatur para pengguna medsos untuk mengatakan apapun. Karena mereka sadar akan sangat sulit mengatur orang untuk berbicara.

“Bagaimana cara orang mengatur cara orang bicara di dunia maya. Itu akan sulit. Tapi kalau informasi hoax tersebut mengancam kedaulatan negara, maka barulah pemerintah harus bertindak,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR lainnya, Sukamta menegaskan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan upaya untuk menata dunia maya menjadi seperti dunia nyata. Begitu juga dengan dibentuknya Badan Cyber Nasional (BCN).

“Memang di dalam UU ITE ada upaya dari pemerintah untuk mengatur dunia maya agar dunia maya tidak menjadi rimba raya. Apa yang tidak boleh di dunia nyata, maka tak boleh juga di dunia maya,” ujarnya.

Untuk itu, Sukamta meminta pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU ITE itu sendiri. “Aturan mainnya akan jelas. Tanpa aturan ini maka akan terjadi anarki,” tegas politisi PKS.

Dengan PP tersebut, diharapkannya semua pihak memiliki pegangan terkait apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di dunia maya, apa yang boleh dilakukan, dan siapakah yang akan menjalankan penindakan jika terjadi pelanggaran.

“Mestinya ini ada langkah pembinaan terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankan itu bagaimana mekanismenya diatur dalam PP itu,” pungkasnya.

Sumber : rmol.co

Categories
IndexNasional

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

LOWONGAN

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: