Agus Rahmat: Gugatan Dana Hibah Tidak Jelas

BERITAKARYA.CO.ID, CILEGON - Kuasa hukum para tergugat dalam hal ini organisasi penerima hibah bansos dari Pemkot Cilegon, Agus Rahmat anggap gugatan Muhammad Kholid ke PN Serang tidak jelas....

Ketidakjelasan itu, menurut Agus, tampak dalam posita dan petitum yang diuraikan dalam gugatan yang diajukan Kholid selaku Penggugat tidak memiliki kesesuaian (exception obscure libel).

Dimana, kata Agus, Penggugat hanya menguraikan tentang dugaan-dugaan atau bermain opini yang terjadi dalam pengajuan maupun pemberian hibah tahun anggaran 2020 oleh Pemkot Cilegon kepada sejumlah organisasi.

“Penggugat dalam posita hanya menduga, mereka-reka maupun berasumsi, bukan berdasarkan fakta. Sehingga tanpa dapat menguraikan secara pasti dan terang,” katanya, Senin (19/10/2020).

“Sedangkan di bagian petitum, Penggugat langsung mengajukan tuntutan-tuntutan yang tidak didasari dengan dalil dan fakta hukum yang kuat yang diuraikan dalam posita. Karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian, maka gugatan A Quo menjadi tidak jelas dan kabur,” ujarnya.

Agus beranggapan, sudah selayaknya gugatan A Quo harus ditolak atau setidaknya gugatan A Quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Majlis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara A Quo.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita).

“Maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan,” tuturnya.

Agus menambahkan, dalam hal ini Penggugat salah dalam menentukan siapa atau pihak mana yang seharusnya digugat.

Itu dikarenakan pihak yang dapat mengeluarkan hibah dan bansos yang bersumber dari dana APBD adalah dinas terkait atau leading sector yang disetujui oleh Walikota.

“Maka seharusnya pihak yang digugat bukan organisasi Pemohon, karena pemohon bersifat mengajukan saja. Sehingga Penggugat telah secara terang dan tegas, telah salah menentukan siapa yang seharusnya digugat dalam perkara ini, dan sudah selayaknya gugatan A Quo harus di tolak atau setidak-tidaknya gugatan A Quo
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majlis Hakim Pengadilan,” ungkapnya.

Agus menilai, penggugat kurang paham dalam melakukan gugatan. Karena secara yuridis, kata dia, seharusnya Walikota Cilegon, Kabag Kesra, Sekda Cilegon, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon turut pula diikutsertakan sebagai tergugat, atau setidak–tidaknya turut tergugat dalam perkara tersebut.

“Prinsip dasar pemberian hibah dan bansos diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD,” tandasnya.

Zainal Mutakin

Categories
Hukum & Kriminal

Trusted News Site
No Comment

Leave a Reply

RELATED BY

%d blogger menyukai ini: